Sungguh Malang, Persoalan 350 Sertifikat PRONA di Sumba Tengah Sejak 2015 Belum Tuntas

 

WartaNTT.com, Sumba Tengah – Persoalan penolakan penerbitan sertifikat proyek operasi nasional agraria (Prona) tahun 2015 diatas 350 bidang tanah oleh warga desa Watu Asa, Kecamatan Mamboro, Kab. Sumba Tengah, hingga kini belum juga tuntas.

Meski sudah 6 tahun berjalan dan 3 bulan kedepan akan berakhir tahun 2022, persoalan ini belum juga terselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah, bersama DPRD dan ATR/BPN.

Dilansir dari Sumbavoice.com (26/9/2022), Komisi III DPRD Sumba Tengah gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga desa Watu Asa atas kepemilikan lahan Prona, Jumat (23/9).

Dalam RDP tersebut membahas aduan masyarakat Watu Asa terkait dugaan 259 bidang tanah Prona desa Watu Asa yang terbit sertifikatnya atas nama masyarakat diluar Watu Asa.

“Akan dikomunikasikan kembali tindaklanjut RDP hari ini kepada masyarakat Watu Asa” ungkap Agustinus Umbu Sorung.

Senada dengan Umbu Sorung, anggota DPRD asal dapil III Mamboro dari PDIP, Bakar Jerimani., juga mengapresi kehadiran ATR/BPN.

“Harapan kita agar persoalan ini ada jalan keluar dari aduan masyarakat. Agar ada solusi terbaik dan clear bagi warga Watu Asa” ucapnya.

Menurutnya pula pertemuan saat itu tidak dalam memberikan rekomendasi melainkan peroleh keterangan lebih lanjut untuk disampaikan kepada pemerintah lewat laporan tertulis hasil RDP bersama BPN dan warga Watu Asa.

Kepala ATR/BPN Sumba Tengah yang hendak ditemui WartaNTT, Rabu (28/9) sedang melaksanakan dinas luar.

“Bapak masih tugas luar daerah sampai dengan hari Jumat “ujar seorang staf kepada WartaNTT di kantor ATR/BPN Sumba Tengah, kompleks makatul.

Sementara itu ketua komisi III DPRD Sumba Tengah, Agustinus Umbu Sorung, yang dihubungi WartaNTT, Rabu siang (28/9) memberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi langsung kepada ketua DPRD, esok hari (29/9).

“Usahakan besok (29/9) ketemu pimpinan DPRD, karena laporan tertulis sudah diserahkan kepada ketua DPRD” ujar Umbu Sorung via Whatsapp yang dihubungi dalam perjalanannya ke desa Bolu Bokat.

Dikonfirmasi terpisah, Rabu (28/9), salah seorang warga desa Watu Asa yang ditemui WartaNTT sampaikan kronologi penolakan sejak tahun 2015. Meski tak ingin namanya disebutkan, dirinya memastikan sebagai bagian dari keluarga besar suku Karoku di desa Watu Asa.

Menurutnya persoalan tahun 2015 terjadi akibat diterbitkan sertifikat atas 350 bidang tanah dimana 100 bidang berlokasi di Kapulit dan 250 bidang berada di Tamma, wilayah desa Watu Asa. Dari nama-nama yang diterbitkan sertifikat justru mayoritas bukan merupakan nama-nama yang disepakati bersama sejak awal.

“Yang nama warga di Watu Asa sendiri hanya sekitar 90an saja, selebihnya bukan dan tidak sesuai dengan nama-nama awal yang disepakati” ujarnya diawal pembicaraan.

Menurutnya lagi sejak September-Oktober 2015, telah menyurati pihak-pihak terkait perihal penolakan pembagian sertifikat tanah tersebut. Meskipun di bulan Januari 2016 sempat ada titik terang akibat penghibah membuat surat pernyataan, namun hal itu (isi pernyataan) belum juga direalisasikan hingga muncul surat pernyataan baru yang dianggap sepihak diterbitkan Mei 2019 dimana meminta BPN lakukan pembagian sertifikat kepada masing-masing pemilik.

“Kemudian bulan Januari 2020 kami bersurat lagi ke BPN tentang penolakan penerbitan dan pembagian sertifikat. Karena tidak mendapat respon, sehingga Januari 2022 kami kembali bersurat yang direspon dengan pertemuan bulan Februari” ujarnya.

Dilanjutkannya lagi “Terakhir awal September 2022 kami kembali surati DPRD dan dijawab minggu kemarin hari Jumat (23/9) dengan menggelar RDP. Disana yang hadir perwakilan warga Watu Asa bersama kepala BPN Sumba Tengah, sedangkan mereka yang menandatangani surat pernyataan bulan Mei tahun 2019 tidak ada yang hadir” tutupnya. (Rcd)