Dugaan 350 Sertifikat Tanah Bermasalah di SUMBA TENGAH, Masuk Polda NTT dan PTUN Kupang

WartaNTT.com, Sumba Tengah – Kasus penolakan warga terhadap 350 sertifikat tanah di Desa Watu Asa-Kecamatan Mamboro, yang diterbitkan ATR/BPN Kabupaten Sumba Tengah di tahun 2015 lalu, masuki babak baru.

Sejak menunjuk kuasa hukumnya 27 September 2022, proses mencari keadilan bagi warga desa Watu Asa terhadap persoalan yang terpendam 7 tahun silam ini semakin menunjukkan titik terangnya.

Informasi yang dihimpun WartaNTT (9/1), selain melaporkan ke Polda NTT, kuasa hukum warga desa Watu Asa, Semianda Umbu Kabalu,SH., juga mendaftarkan gugatan ke PTUN Kupang, dimana saat ini prosesnya sedang berjalan.

Sementara itu, Obed Luta Lapu, salah 1 penggugat (warga Watu Asa) saat di hubungi WartaNTT, Senin siang (9/1/2023) sampaikan perihal pengambilan berita acara interogasi sebagai saksi yang dijalaninya di Mapolda NTT siang tadi.

“Hari ini (Senin, 9/1/2023) saya didampingi Pengacara, saudara Semianda Umbu Kabalu, sudah berikan keterangan dalam pengambilan Berita Acara Interogasi sebagai Saksi Pelapor di Polda NTT”.

“Saya dimintai keterangan terkait kronologi awal peristiwa pengukuran lahan Prona dan nelayan di desa Watu Asa Tahun 2015. Sekitar Pukul 12.00 Wita tadi selesai diambil keterangannya”.

“Kemudian juga dimintai keterangan yang jadi dasar kuat yang meyakinkan penyidik bahwa 6 orang terlapor diduga melakukan pemalsuan, penggelapan dan penipuan. Kurang lebih saya diberikan 20 pertanyaan” ujar Obed.

Dilanjutkan Obed “Namun dari pihak penyidik Polda NTT minta tambahan 2 orang saksi lagi untuk di ambil keterangan. Disamping itu penyidik Polda NTT juga akan panggil 6 orang Terlapor dugaan tindak pidana mafia tanah di Desa Watu Asa, Kecamatan Mamboro dalam kegiatan pengukuran lahan Prona dan tanah nelayan Tahun 2015 ini” imbuhnya.

Ditanyakan deadline waktu yang diberikan penyidik Polda NTT, Obed sampaikan penyidik berharap sesegera mungkin.

“Pihak Polda kembalikan ke pelapor (menyesuaikan waktu yang dimiliki pelapor). Karena keterbatasan ekonomi Pelapor serta jangkauan antar pulau dan cuaca yang tidak mendukung itu juga yang jadi pertimbangan mereka, namun mereka minta secepatnya kalau bisa”.

Obed juga berharap, kasus ini dapat ditangani hingga tuntas oleh penyidik Polda NTT.

“Harapan kami semua pihak Polda NTT dapat mengusut tuntas kasus ini sehingga hak-hak masyarakat dapat dikembalikan, kemudian juga dapat memberikan efek jera bagi para pelaku”.

Ditambahkannya “Melalui kuasa hukum, Semianda Umbu Kabalu, SH., kita coba minta pihak Polda NTT demi memudahkan para Pelapor akibat berbagai keterbatasan yang ada, kiranya proses pengambilan keterangan kepada 2 saksi tambahan sebagaimana yang diminta penyidik, dapat dilakukan secara daring. Namun kalau memang 2 saksi harus di hadirkan ke Kupang, maka tetap kami akan upayakan dengan segala keterbatasan” ujarnya lagi.

Sementara itu kuasa hukum warga Desa Watu Asa, Semianda Umbu Kabalu, yang dikonfirmasi WartaNTT sampaikan telah tempuh 2 upaya baik melalui laporan ke Satgas mafia tanah Polda NTT dan mendaftarkan perkara ini ke PTUN Kupang.

“Proses di Polda NTT dan PTUN Kupang sementara berjalan, sejak Desember 2022 kemarin” ujar Semianda.

Penelusuran WartaNTT, perkara ini telah didaftarkan di PTUN Kupang sejak 6 Desember 2022, dengan nomor perkara 72/G/2022/PTUN.KPG. Pihak Penggugat, Mamu Pandanga Oli, Cs (11 orang) sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah, selaku Tergugat. (Rcd)