Jelang HUT RI ke-79, Nasib Ratusan Guru di SABU RAIJUA Masih “Disandera”

 

WartaNTT.com, Sabu Raijua – Kabupaten Sabu Raijua menjadi salah satu wilayah dari 62 daerah tertinggal berdasar Perpres 105 tahun 2021 tentang strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2020-2024.

Menyandang status sebagai salah satu daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) wilayah NTT, nasib para guru yang memilih mengabdikan diri untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di beranda Selatan NKRI ini bahkan nyaris terlupakan.

Hingga menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024, ratusan guru di Sabu Raijua belum juga menerima hak keuangannya yang tertunggak sejak tahun 2023 lalu.

Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sabu Raijua, yang dikonfirmasi WartaNTT perihal dimaksud, mengatakan hingga hari ini, Jumat (2/8/2024) tunggakan hak guru baik Tunjangan Profesi Guru maupun Tunjangan Penambah Penghasilan tahun 2023 belum juga terbayarkan. Bahkan terbaru, TPP bersumber dari APBD 2024, baru dibayarkan 1 triwulan kepada guru-guru SD pada Juli kemarin.

Ketua PGRI Sabu Raijua, Amos Come Rihi, kepada WartaNTT sampaikan “Untuk Tunjangan (sertifikasi dan non sertifkasi) Tahun 2023, masih ratusan guru belum menerima hak mereka”.

“Karena PGRI menghargai dan menghormati gelaran pesta demokrasi proses Pilkada 2024 sehingga aktivitas masih stagnasi”.

“Usai Pilkada tentu PGRI akan bergerak kembali dengan memperhatikan realisasi janji bupati saat aksi demonstrasi PGRI awal tahun 2024 ini”.

Dirinya berpesan kepada para guru tingkat SMP dan SD di Sabu Raijua untuk tetap melakukan tugas dengan baik sebagai kewajiban.

“Hak kita kadang dipelintir oleh oknum tertentu dalam hal ini pejabat-pejabat selaku pengambil keputusan. Namun semangat kita jangan kendor dalam melayani anak didik. Murid adalah masa depan bangsa. Kita tetap akan menagih janji yang adalah hak-hak kita yang belum terbayarkan”.

Ditambahkannya saat ini persoalan dugaan penyalahgunaan keuangan di Dinas Pendidikan Sabu Raijua sedang ditangani Kejaksaan.

“Kami juga beberapa waktu lalu bertemu pak Kajari Sabu Raijua dimana disampaikan bahwa berkas yang disita terkait dugaan korupsi hak-hak guru di Sabu Raijua masih dalam penelitian”.

“Dalam waktu dekat juga kami akan datangi Kejari Sabu Raijua untuk pertanyakan perkembangan pemeriksaan berkas yang disita itu” ujar Amos.

Senada dengan Amos, 2 pengurus PGRI Sabu Raijua, Dorkas Dira Tome dan Welmince Mita, kepada WartaNTT secara terpisah berharap persoalan yang dialami guru-guru di Sabu Raijua dapat menjadi perhatian.

“Terkait tunggakan hak-hak Guru, PGRI sudah berusaha sedapat mungkin hingga meminta digelar RDP oleh DPRD” ungkap Dorkas Dira Tome.

“Janji pemerintah saat itu akan segera dituntaskan sehingga saat ini PGRI menunggu untuk beberapa saat”.

“Karena saat ini juga menjelang peringatan hari Kemerdekaan RI dan masih dalam tahapan Pilkada, sehingga PGRI mengambil sikap tenang sambil berikan ruang kepada Pemkab untuk selesaikan”.

“Tetapi jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan dan guru-guru dipersulit maka kami akan ambil tindakan lebih tegas” ujarnya.

Welmince menambahkan, untuk TPP 2024 triwulan I dan triwulan II baru dibayarkan tuntas kepada guru SMP. Sedangkan Guru SD, pembayaran triwulan I dilakukan diakhir Juli lalu. Saat ini seluruh Guru SD belum menerima TPP Triwulan II (April-Juni).

“Persoalan tunggakan hak-hak guru sejak Tahun 2023 di Sabu ini ada TPP, TPG dan Tunjangan khusus guru. Ada ratusan guru yang belum terima. Ada yang hanya satu jenis dan ada yang dua jenis tunjangan belum diterima” imbuh mereka.

Dorkas dan Welmince juga meminta Kejari Sabu Raijua bekerja dengan baik serta tidak merugikan ratusan guru yang ada.

“Harapan kepada Kejaksaan Sabu Raijua agar bertindak sesuai tupoksi dan tidak terlalu lama bekerja yang membuat resah para Guru”.

“Kami juga sudah keluhkan dalam konkernas PGRI pada Februari 2024 lalu kepada pak Presiden Jokowi” ungkap mereka.

“Setiap momentum PGRI selalu dihargai dan dihadiri oleh Presiden bersama beberapa Menteri dan Kapolri, karena salah satu pihak yang menandatangani kerjasama antara PGRI dengan pemerintah adalah Kapolri”.

“Kami juga sudah sampaikan agar tidak boleh ada hak-hak guru yang dikebiri oleh pemerintah. Sambutan pak Jokowi saat itu bahkan mendorong pemerintah daerah perhatikan dan tuntaskan hak-hak guru” ujar mereka.

Ditambahkan Dorkas, total guru di Sabu Raijua saat ini sebanyak 1.034 orang yang tersebar di 103 sekolah termasuk guru P3K. (DeW)