Diminta SBY Jelaskan soal Sadap, Jokowi: Itu Isu Pengadilan

Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan soal transkrip rekaman telepon yang diklaim oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan tim kuasa hukumnya. Transkrip itu disebut sebagai rekaman telepon SBY dengan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa aneh atas permintaan tersebut. Menurut Jokowi, isu transkrip rekaman tersebut tak ada hubungan dengan dirinya.

"Lah kok 'barangnya' dikirim ke saya, ya nggak ada hubungannya," kata Jokowi kepada wartawan seusai pembukaan Konferensi Forum Rektor Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Bagi Jokowi, kabar penyadapan terhadap SBY itu adalah pembahasan di ruang lingkup pengadilan. Maka yang berkepentingan di situ adalah yang beperkara, termasuk pihak Ahok sendiri.

"Begini loh, saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya. Itu kan isu pengadilan, dan yang bicara itu kan pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok. Iya nggak? Iya kan," kata Jokowi.

Soal kemungkinan adanya komunikasi yang terjalin antara SBY dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin juga sama saja, Jokowi berpandangan itu bukanlah urusannya. Maka biarlah pengadilan yang membahasnya.

"Itu juga isu pengadilan. Tanyakan ke sana yang berbicara. Jangan barangnya dibawa ke saya," kata Jokowi.

Kabar penyadapan terhadap SBY menyeruak seusai persidangan Ahok, Selasa (31/1) lalu. Saat itu dihadirkan Ma'ruf Amin selaku ahli. Ada kesan bahwa pihak Ahok punya bukti rekaman telepon antara SBY dan Ma'ruf Amin.

Soal kemungkinan penyadapan SBY dan rekamannya dipegang oleh pihak Ahok, pengacara Ahok, Humphrey Djemat, menampik bahwa pihaknya menyatakan punya rekaman sadapan seperti itu.

"Saya bilangnya komunikasi ya, bukan rekaman," kata Humphrey di Restoran Sedap Rempah, Menteng, Rabu (1/2) kemarin.

SBY sendiri menyatakan penyadapan terhadap dirinya pastilah melanggar hukum. Itu juga kalau betul dirinya disadap.

"Kalau betul ada percakapan saya dengan Pak Ma'ruf Amin, atau percakapan siapa pun dengan siapa disadap tanpa perintah pengadilan, dan hal-hal yang tidak dibenarkan undang-undang, itu namanya ilegal," kata SBY di Wisma Proklamasi, Menteng, Rabu (1/2) kemarin.