wartantt.com -- Penutupan beberapa gerai ritel di sejumlah pusat perbelanjaan tidak
bisa digeneralisir. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI)
DKI Jakarta melihat kejadian itu dikarenakan kebijakan internal
perusahaan atau beberapa faktor lain. Ketua APPBI DKI Jakarta Ellen
Hidayat melihat fungsi mal bukan lagi sekadar tempat berbelanja, tapi
berubah menjadi gaya hidup. Pengelola mal, mau tidak mau harus mengikuti
perubahan. Mal-mal mengubah konsep menjadi tempat makan, rekreasi, dan
permainan anak. Perubahan juga dilakukan dengan membuat food court lebih nyaman, meramaikan event-event untuk mengundang traffic masuk.
“Banyak pengamat yang mengatakan resesi, itu tidak benar. Kita optimis. Tutup bukan karena faktor daya beli. Banyak faktor, tapi lebih ke pertimbangan bisnis internal. Ada beberapa ritel bahkan yang bertambah besar, kita berharap isu-isu yang tidak mendukung orang tidak spending tidak ada,” katanya saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017.
Melihat pergeseran budaya belanja dari offline ke online, APPBI berharap pemerintah segera membuat aturan pajak kepada pelaku-pelaku e-commerce. Agar persaingan harga berjalan sehat, perbedaan harga di ritel dan online sangat beda. Hal itu membuat masyarakat beralih karena melihat harga barang online lebih murah. Sementara ritel-ritel harus membayar pajak, dan biaya lain-lain.
“Kami masih optimis sepanjang ada dukungan dari pemerintah untuk bisa survive,” katanya.
Hal yang menarik, Ellen menyebut sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh positif, khususnya UMKM batik. “Ini kami lihat tidak hanya daerah Jakarta, ini sudah lintas provinsi dan negara. Pameran batik di beberapa tempat banyak peminat, barang-barang UKM mendominasi, artinya uang bergerak besar sekali,” katanya.
Menurutnya, masyarakat saat ini lebih memilih batik dibanding belanja fashion yang biasa. Bagaimana UMKM gencar masuk ke lapak-lapak online dan media-media sosial. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah, sumbangan UMKM ke Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini mencapai 60,34 persen.
“Batik menggerogoti sebagian fashion yang ada di pengusaha-pengusaha,” kata Ellen yang datang bersama 14 pengelola pusat belanja di Jakarta.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjelaskan bagaimana upaya-upaya pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5 persen. Meski ekonomi dunia belum pulih, tapi makro ekonomi Indonesia stabil. Inflasi dan rasio gini membaik, penyerapan tenaga kerja di atas angkatan kerja, dan angka kemiskinan menurun.
Program-program pemerintah menyasar masyarakat bawah. Misalnya, kucuran dana desa sebesar Rp 60 triliun ke seluruh desa di Indonesia, pemberian raskin, dan bantuan-bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Yang tak kalah penting pengendalian harga pangan.
“Ini langkah pemerintah menjaga konsumsi masyarakat (daya beli) di tingkat bawah, karena harga pangan yang terlalu tinggi akan menggerus daya beli,” ujarnya.
Teten mengapresiasi masukan-masukan yang disampaikan APPBI. Ia menyampaikan beberapa hal masih digodok termasuk aturan pajak kepada pelaku e-commerce.
“Banyak pengamat yang mengatakan resesi, itu tidak benar. Kita optimis. Tutup bukan karena faktor daya beli. Banyak faktor, tapi lebih ke pertimbangan bisnis internal. Ada beberapa ritel bahkan yang bertambah besar, kita berharap isu-isu yang tidak mendukung orang tidak spending tidak ada,” katanya saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 30 Oktober 2017.
Melihat pergeseran budaya belanja dari offline ke online, APPBI berharap pemerintah segera membuat aturan pajak kepada pelaku-pelaku e-commerce. Agar persaingan harga berjalan sehat, perbedaan harga di ritel dan online sangat beda. Hal itu membuat masyarakat beralih karena melihat harga barang online lebih murah. Sementara ritel-ritel harus membayar pajak, dan biaya lain-lain.
“Kami masih optimis sepanjang ada dukungan dari pemerintah untuk bisa survive,” katanya.
Hal yang menarik, Ellen menyebut sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh positif, khususnya UMKM batik. “Ini kami lihat tidak hanya daerah Jakarta, ini sudah lintas provinsi dan negara. Pameran batik di beberapa tempat banyak peminat, barang-barang UKM mendominasi, artinya uang bergerak besar sekali,” katanya.
Menurutnya, masyarakat saat ini lebih memilih batik dibanding belanja fashion yang biasa. Bagaimana UMKM gencar masuk ke lapak-lapak online dan media-media sosial. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil menengah, sumbangan UMKM ke Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini mencapai 60,34 persen.
“Batik menggerogoti sebagian fashion yang ada di pengusaha-pengusaha,” kata Ellen yang datang bersama 14 pengelola pusat belanja di Jakarta.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menjelaskan bagaimana upaya-upaya pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5 persen. Meski ekonomi dunia belum pulih, tapi makro ekonomi Indonesia stabil. Inflasi dan rasio gini membaik, penyerapan tenaga kerja di atas angkatan kerja, dan angka kemiskinan menurun.
Program-program pemerintah menyasar masyarakat bawah. Misalnya, kucuran dana desa sebesar Rp 60 triliun ke seluruh desa di Indonesia, pemberian raskin, dan bantuan-bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Yang tak kalah penting pengendalian harga pangan.
“Ini langkah pemerintah menjaga konsumsi masyarakat (daya beli) di tingkat bawah, karena harga pangan yang terlalu tinggi akan menggerus daya beli,” ujarnya.
Teten mengapresiasi masukan-masukan yang disampaikan APPBI. Ia menyampaikan beberapa hal masih digodok termasuk aturan pajak kepada pelaku e-commerce.
KOMENTAR