Tidak Nyaman Akan Tindakan Penyidik Tipikor, 17 PPK di LEMBATA Mengundurkan Diri

WartaNTT.com, LEMBATA – Sebanyak 17 ASN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPRP Kabupaten Lembata sampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Plt. Kadis PUPRP Lembata selaku pengguna anggaran, dimana salah satu alasan akibat ketidaknyamanan terhadap tindakan penyidik tipikor.

Dalam pertemuan yang dipimpin Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, para PPK dihadapan pejabat terkait disaksikan awak media menyampaikan 3 alasan sebagaimana termuat dalam surat pengunduran diri tertanggal 28 Februari 2020 yang ditandatangani bersama.

“Ada 3 alasan yang menjadi dasar kami ajukan pengunduran diri yakni ketidaknyamanan dalam bekerja, kurang adanya keseimbangan honorarium dengan beban kerja dan resiko hukum yang dihadapi, serta tidak adanya anggaran yang disediakan untuk membiayai peningkatan kemampuan SDM para PPK” ujar salah seorang PPK”.

“Minggu kemarin ada surat pemeriksaan dari penyidik Tipikor Polda NTT terhadap paket pekerjaan Tahun Anggaran 2019, yang mana pekerjaan tersebut hingga saat ini masih dalam  masa pemeliharaan rekanan dan belum diserahterimakan”.

“Kami merasa tidak nyaman sekali dalam mengendalikan kontrak. Surat panggilan yang disampaikan itu berdasarkan pengaduan dari LSM” ujar PPK lainnya menambahkan.

“Kami juga berharap adanya langkah Pemkab untuk perkuat tugas PPK, karena kami rasa Pemkab belum memberikan pendampingan hukum kepada kami dalam bertugas” ujar mereka.

Sementara itu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Lembata, Ir. Maria Goreti Meti yang dimintai informasi oleh Bupati Lembata mengatakan “Sesuai Perpres 16/2018 jika masyarakat melakukan pengaduan yang disampaikan kepada aparat penegak hukum (APH) maka APH meneruskan informasi kepada APIP untuk ditindaklanjuti”.

“Yang terjadi selama ini, setiap ada pengaduan dari masyarakat ke APH, APH langsung memanggil kami”.

“Kadang-kadang APH memanggil dengan cara intimidasi, seolah-olah Pengelola Barang dan Jasa (PBJ) telah berbuat kesalahan yang sangat prinsip”.

“Persoalan selanjutnya, selama ini PBJ tidak pernah didampingi oleh Bagian Hukum Setda, dan hanya berjalan sendiri-diri jika ada panggilan pemeriksaan”.

“Kami minta APIP harus diperkuat, sehingga saat adanya pengaduan dari masyarakat, APIP yang berhubungan dengan APH terlebih dahulu, bukan PBJ yang langsung dihubungi APH, kadang panggilnya via telepon” ujarnya.

Menanggapi penyampaian dari PPK dan Kabag LPBJ, Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur mengatakan akan berkomunikasi langsung dengan Kapolda NTT terkait persoalan ini.

“Pengunduran diri adalah hak kalian para PPK dan juga jabatan PPK merupakan tugas tambahan bagi ASN, namun sikap pengunduran diri yang diambil sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pembangunan di daerah ini”.

“Selama ini juga saya mengikuti pengaduan masyarakat terhadap proyek-proyek yang dikerjakan, dan mungkin ada juga hal-hal yang dipolitisir”.

“Kalau persoalannya pribadi antar PPK karena indikasi melakukan penyuapan saya tidak akan ikut campur, namun persoalan yang terjadi sekarang ini karena ketidaknyamanan sehingga perlu dibantu untuk hasilkan solusi”.

“Saya akan menyurati Kapolda NTT berkaitan dengan hal ini untuk membahas bersama”.

“Kalau mentok di Kapolda, kita surati Kapolri dengan tembusan ke Presiden, karena masalah ini berdampak negatif bagi jalannya pembangunan yang akan dinikmati masyarakat”.

“Sudah ada arahan Presiden bagi para kepala daerah untuk percepat realisasi serapan anggaran. Saya berpedoman juga pada arahan Presiden saat kegiatan yang dihadiri seluruh kepala daerah dan forkopimda di Sentul” ujarnya.

“Antara kita dengan Kejaksaan sudah adanya kesepahaman, bahkan sampai dengan tingkat Kejaksaan Tinggi dimana perlu pendampingan dan dalam pengelolaan Dana Desa sudah mulai didampingi, dimana jika ada masalah langsung dibenarkan saat itu juga. Arahan Presiden juga jelas, jangan tunggu sampai di akhir baru diambil (diproses)”.

Dirinya menambahkan “Sebenarnya pekerjaan yang masih dalam tahap pemeliharaan dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah berarti masih dalam tanggungjawab rekanan. Proyek-proyek yang belum diserahterimakan rekanan kepada Pemerintah belum menjadi aset daerah”.

“Untuk sementara pengunduran diri kalian saya terima namun belum ditindaklanjuti, sedangkan terkait persoalan honorarium akan disesuaikan dengan regulasi dan akan diusulkan pada anggaran mendahului perubahan APBD 2020” ujarnya.

Sementara itu Anggota DPRD Lembata, Petrus Bala Wukak, SH yang dimintai tanggapannya oleh wartawan yang hadir mengatakan turut prihatin dengan kejadian yang menimpa PPK.

“Hal ini sangat memprihatinkan karena berdampak pada mandeknya pelaksanaan pembangunan di Lembata”.

“Saya apresiasi langkah yang akan ditempuh Bupati untuk berkomunikasi lisan dengan Kapolda NTT khususnya terkait ketidaknyamanan dalam bekerja yang dirasakan PPK”.

“Kalau soal besaran honor, itu menjadi domain Bupati sesuai regulasi dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah” ujarnya. (Kris Kris)