Terkait Pemekaran 9 Desa Di Ende, Pemerintah Dan DPRD Bersepakat Untuk Menjadikan Desa Definitif Pada Tahun 2022

WartaNTT.com, Ende – Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Ende bersepakat untuk meningkatkan status 9 desa persiapan yang ada di Kabupaten Ende pada tahun 2022, hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ende Albertus Yani, saat diwawancarai di ruang kerjanya Senin (21/03/2022).

 

Dikatakannya, kesepakatan itu terjadi saat DPRD Kabupaten Ende melalui Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPMD Kabupaten Ende membahas proses pemekaran 9 desa di wilayah Kabupaten Ende.

 

"Kemarin kami dipanggil di komisi I DPRD untuk menanyakan sejauh mana perkembangan dan jawabannya seperti ini dan kesimpulan pertemuan kemarin mereka menyarankan agar secepatnya untuk melakukan pertemuan teknis dengan Dirjen Bina Pemdes, sehingga kita mendapat angka riil untuk dicover di perubahan anggaran. DPRD bersepakat bersama pemerintah untuk di tahun 2022 ini kalau bisa sampai puncaknya, lebih bagus lagi sampai didefinitifkan," tutur Yani.

 

Lebih lanjut Albert Yani menyampaikan bahwa secara umum tahapan pemekaran 9 desa dimaksud sudah sampai pada pemberian rekomendasi kelayakan oleh Pemerintah Provinsi NTT dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan peta geospasial.

 

Terkait pembuatan peta geospasial itu, kata Albert Yani, pada tahun 2021 pihaknya telah melaksanakan pertemuan teknis dengan para pihak termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) Bogor dalam rangka persiapan pembuatan peta.

 

Menurutnya proses pembuatan peta geospasial tersebut sudah dijadwalkan dan saat ini menunggu persiapan keuangan dari pemerintah daerah untuk pembiayaan kegiatan.

 

"Terkait desa persiapan menuju ke desa definitif pada tahun 2021, kita sudah melakukan pertemuan teknis dengan para pihak, terakhir dengan Badan Informasi Geospasial Bogor terkait pembuatan peta dan sudah dijadwalkan, saat ini tinggal menunggu kesiapan keuangan," kata Yani.

 

Sementara itu Kabid Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Ende Pieter Th. Tonael menyampaikan bahwa secara teknis 9 desa persiapan dinyatakan siap untuk menjadi desa definitif karena telah melewati tahapan verifikasi dari DPMD Provinsi NTT. Tahap selanjutnya kemudian menjadi kewenangan Kemendagri apakah semua desa persiapan tersebut dinyatakan lolos atau tidak.

 

"Kalau secara teknis kita siap, karena kita sudah melewati tahapan verifikasi dari tim DPMD Provinsi, nanti dari tahapan ini sampai Kemendagri itu menjadi kewenangan Kemendagri, apakah bisa lolos semua atau ada yang belum memenuhi persyaratan dengan catatan akan kita perbaiki," jelas Pieter.

 

Dirinya menjelaskan untuk sampai pada desa definitif ada 9 tahapan yang harus dilalui yakni; Persiapan Lapangan (Pra kondisi), Verifikasi Tim DPMD Provinsi NTT, Penegasan dan Penetapan Batas desa (Induk dan Persiapan), Registrasi dan Asistenai Ranperda Desa (Definitif), Verifikasi Dokumen di Kemendagri (Dirjen Bina Pemdes), Evaluasi Lapangan oleh Kemendagri (Dirjen Bina Pemdes), Klarifikasi (Presentasi Hasil Verifikasi dan Evaluasi), Kode Desa (Kemendagri) dan Penetapan Perda Definitif.

 

Tahapan yang sudah dilalui kata dia adalah verifikasi dari tim DPMD Provinsi NTT dan semua desa persiapan telah dinyatakan layak untuk menjadi desa definitif. Proses selanjutnya adalah pembuatan peta geospasial yang mana telah dilakukan  konsultasi teknis dengan pihak yang akan melakukannya.

 

Pieter menyampaikan, terkait pembuatan peta pihak BIG Bogor menyarankan untuk dilakukan terhadap semua desa di kabupaten Ende dengan perkiraan biaya sekitar 6 miliar rupiah. Kemudian berdasarkan hasil RDP, DPRD bersama DPMD akan bersama-sama ke Kemendagri dan BIG Bogor untuk sekali lagi memastikan apakah jika anggaran dikeluarkan untuk pembuatan peta, maka desa persiapan tersebut dapat menjadi desa definitif di tahun 2022.

 

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan waktu karena adanya kekhawatiran bersama terhadap adanya moratorium pemekaran desa sebelum Pemilu. Maka dari itu perlu diperhitungkan kecukupan waktu hingga tahap desa definitif sebelum anggaran dikeluarkan pada perubahan anggaran atau penggunaan anggaran sebelum perubahan.

 

Lebih lanjut dikatakannya, tahapan pembuatan peta dianggap merupakan tahap paling rumit karena selain membutuhkan anggaran yang besar juga membutuhkan waktu yang panjang sehingga perlu dilakukan  perhitungan waktu yang matang. Namun di sisi lain pembuatan peta geospasial untuk semua desa di Kabupaten Ende dinilai sangat penting mengingat ke depannya peta akan menjadi syarat mutlak penyaluran dan pencairan dana desa.

 

"Secara umum tahapan yang paling rumit itu adalah pembuatan peta, tetapi peta ini sangat penting karena ke depannya penyaluran dan pencairan dana desa itu harus ada peta geospasial itu," ucap Pieter.

 

Adapun 9 desa persiapan di kabupaten Ende yakni; Desa Tanarangga, Desa Rendurua dan Desa Maurongga di Kecamatan Nangapanda, Desa Tomberabu 3 di Kecamatan Ende, Desa Woloara Barat di Kecamatan Kelimutu, Desa Waga di Kecamatan Wolojita, Desa Mbuli Waragheta di Kecamatan  Wolowaru, Desa Kotabaru Tengah di Kecamatan Kota Baru dan Desa Mautenda Barat di Kecamatan Wewaria. (FR)