Kembali Datangi DPRD Ende, Perhimpunan Operator Angkutan Darat Sebut Ada Indikasi KKN Dalam Pengoperasian KC. Ina Maria Di Ende

WartaNTT.com, Ende – Perhimpunan Operator Angkutan Darat (bus dan travel) jurusan Ende - Larantuka menduga adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi terkait pengoperasian KC. Ina Maria di Kabupaten Ende yang melayani rute Lewoleba - Waiwerang - Larantuka - Ende.

 

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Perhimpunan Operator Angkutan Darat jurusan Ende - Larantuka Edy Guta saat membacakan pernyataan sikap para sopir, pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi II DPRD Ende di ruang gabungan komisi kantor DPRD Ende, Kamis (28/04/2022).

 

Di hadapan Ketua DPRD Kabupaten Ende dan Ketua Komisi II DPRD Ende serta anggota DPRD Ende, Edy Guta menyampaikan beberapa pernyataan sikap para sopir yang berisi;

 

1). Menolak kehadiran KC. Ina Maria untuk beroperasi di Ende, sebab kehadiran / izin operasi KC. Ina Maria ke Ende mematikan jasa angkutan darat Ende Larantuka PP, yang selama ini beroperasi melayani masyarakat Ende dan Larantuka.

• Izin operasi KC. Ina Maria dikeluarkan tanpa kajian mengenai dampak baik buruknya bagi para sopir (bus dan travel) Ende - Larantuka.

• Kehadiran KC. Ina Maria dapat menyebabkan kehilangan mata pencaharian bagi para sopir (bus dan travel)

• DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ende tidak menyikapi apa yang menjadi keluhan para sopir yang telah disampaikan sebelumnya di DPRD dan juga melalui dialog interaktif tanggal 14 April 2022 di RRI dan terkesan tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya saat ini.

• DPRD bersama pemerintah segera melakukan kajian ulang tentang pemberian izin operasi KC. Ina Maria.

• Transportasi darat harus tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

 

2). Kami menduga sikap apatis yang dipertontonkan oleh pemerintah Kabupaten Ende dalam hal ini eksekutif dan legislatif dalam proses yang kami lalui untuk memperjuangkan nasib kami ada praktek KKN dalam urusan beroperasinya KC. Ina Maria.

 

3). Sebelum ada kesepakatan dan solusi yang dihasilkan antara pemerintah, DPRD Kabupaten Ende, perhimpunan sopir (bus dan travel) dan pemilik KC. Ina Maria maka untuk sementara KC. Ina Maria tidak boleh beroperasi.

 

Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Ende Fransiskus Taso menegaskan bahwa tidak ada KKN dalam pengoperasian KC. Ina Maria di Kabupaten Ende, seperti yang diduga oleh Perhimpunan Operator Angkutan Darat Ende - Larantuka.

 

Dikatakannya keterlambatan penjadwalan pertemuan lanjutan dengan para sopir seperti yang telah disepakati sebelumnya disebabkan oleh padatnya kegiatan anggota DPRD dalam rangka peninjauan lapangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ende.

 

"Baik, disini saya mau tegaskan tidak ada KKN dalam hal operasinya kapal Ina Maria ini, sesuai kesepakatan kali lalu kita akan adakan rapat lanjutan belum bisa kita jadwalkan karena semua anggota DPRD turun ke lapangan terkait dengan LKPJ Bupati, ini kegiatan baru selesai kemarin. Jadi tidak ada KKN di sini ya," tegas Fery.

 

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Ende Yulius meminta pemerintah untuk bijak dalam mengambil sebuah keputusan, menurutnya dalam undang-undang otonomi pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan mana yang terbaik untuk masyarakatnya sendiri.

 

Maka dalam hal pengoperasian KC. Ina Maria kata Yulius Cesar Nonga, pemerintah harus memiliki kajian yang baik dan matang sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak kehadiran moda transportasi tersebut walaupun secara regulasi pengurusan ijin operasinya bukan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.

 

Politisi PKB ini meminta agar pemerintah serius menanggapi hal tersebut dengan mengedepankan analisis rasio kebutuhan bukan keinginan, karena kehadiran KC. Ina Maria sudah menimbulkan dampak langsung bagi kelompok masyarakat yakni para sopir.

 

Dalam RDP yang juga dihadiri oleh perwakilan KSOP Ende dan Dishub Kabupaten Ende tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan rapat yakni;

• Pemerintah diminta untuk segera mencari win-win solution dari masalah yang dialami oleh kelompok masyarakat (operator angkutan darat jurusan Ende - Larantuka).

• Jangan ada kanibalisme antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain yang berujung merugikan masyarakat.

• Dinas Perhubungan Kabupaten Ende diminta untuk memberikan telaahan kepada Bupati untuk menerima atau menolak kehadiran kapal sesuai analisis rasio kebutuhan.

• Pastikan mata rantai transportasi dari Ende ke Larantuka tetap ada selama-lamanya, akibat pengoperasian KC. Ina Maria yang tidak dapat dipastikan keberlangsungannya.

• Instansi terkait diminta untuk segera melakukan koordinasi dengan Bupati Ende untuk mempertimbangkan secara baik hal tersebut, agar tidak ada pihak yang dikorbankan dari keputusan lanjutan yang akan diambil.

• Demi kepentingan pariwisata pemerintah diminta untuk menawarkan opsi trayek Lewoleba - Ende - Labuan Bajo kepada manajemen KC. Ina Maria.

• Segera berikan informasi lanjutan terkait solusi atau kebijakan yang akan diambil Pemerintah Daerah kepada Komisi II DPRD Kab. Ende untuk dilaporkan kepada pimpinan DPRD Ende. (FR)