Bupati Niga Dapawole Teken MoU dengan Kajari

  
POS KUPANG.COM, WAIKABUBAK -Bupati Sumba Barat, Drs.Agustinus Niga Dapawole dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumba Barat, Adji Ariono, S.H, menandatangani Memorandum 0f Understanding (MoU) atau kesepakatan kerja sama bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Aula Kantor Bupati Sumba Barat, Selasa (28/2/2017).
Penandatangan MoU ini disaksikan oleh para kepala dinas dan instansi jajaran Pemda Sumba Barat dan Jaksa Kejari Sumba Barat.

MoU ini menunjukkan bahwa Kejaksaan RI khususnya Kejari Sumba Barat sebagai penegak hukum tidak saja berperan dalam hukum pidana, tapi juga perdata dan tata usaha negara (Datun).
"Peran kejaksaan dalam Datun dituangkan dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Serta dalam pasal 30 ayat (2) disebutkan bahwa di bidang Datun Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam dan di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah," ujar Kajari Sumba Barat,"Adji Ariono.

Kerja sama ini dilakukan oleh para pihak untuk saling mempercayai bahwa di satu pihak dalam pelaksanaan tugasnya menghadapi berbagai masalah atau problematika di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) sehingga untuk mengatasinya memerlukan bantuan kejaksaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya.
Lingkup perdata TUN, lanjutnya, meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara, atau pemerintah meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, BUMN atau BUMD untuk menyelamatkan keuangan negara, memulihkan kekayaan negara, serta menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah.

Kerja sama ini hanya sebatas permasalahan hukum perdata TUN. Dengan adanya penandatangan MoU ini, bukan berarti Kejari akan menghentikan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi.
"Hanya sebatas kerja sama dengan Pemda untuk perkara perdata saja. Bila Pemda digugat atau mau menggugat perkara perdata, bidang datun Kejari Sumba Barat siap mendampingi," kata Kajari.
Ia menambahkan, kewenangan tersebut dapat dilaksanakan jika ada kuasa khusus dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Sumba Barat. "Kami di sini selaku jaksa pengacara negara apabila telah mendapatkan kuasa khusus dari Bupati akan bertindak untuk menjaga kewibawaan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sumba Barat," tambahnya.

Sementara itu, adanya kerja sama antara Pemda dengan Kejari, disambut antusias oleh Bupati.
Menurut Bupati, Drs. Agustinus Niga Dapawole, kerja sama ini merupakan kegiatan positif dan penting. Terkait adanya kerja sama Pemda-Kejari, Bupati Niga menegaskan, bentuk kerja sama ini hanya untuk perkara bidang datun. Karena itu, Bupati Niga mengingatkan supaya pejabat tetap berhati-hati dan bekerja sesuai aturan.

"Ini hanya kerja sama bidang datun.Jadi kepada pejabat saya minta tetap bekerja sesuai aturan, jangan sampai tersangdung masalah pidana atau korupsi," pinta Bupati Niga yang didampingi Wakil Bupati Sumba Barat, Marthen Ngailu Toni,SP.