Kapal Inggris Rusak Karang Raja Ampat, Pemerintah Siapkan Pidana dan Ganti Rugi

BAGIKAN:

Jakarta- Pemerintah berencana mengajukan tuntutan pidana dan ganti rugi untuk kapal pesiar milik perusahaan Inggris, MV Caledonian Sky yang kandas dan merusak koral di perairan konservasi Raja Ampat, Papua Barat. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin mengatakan, saat ini ada tim yang tengah bersiap menyurvei kerusakan koral tersebut.
Kata Ridwan, pihak asuransi kapal juga akan diajak menyurvei agar memiliki data yang sama dengan pemerintah. Nantinya, tuntutan nilai ganti rugi itu akan ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Ada tiga hal utama yang mau kita lakukan terhadap masalah ini. Satu, kita akan menuntut ganti rugi. Kedua, kita akan mengajukan juga "tuntutan pidana" dan disipliner kepada awak kapal, nakhoda dalam hal ini. Ketiga, kita harus perbaiki diri. (Tuntutan pidananya apa?) Belum sampai ke sana rumusannya, tapi kita mau mengarahkan ke sana, bagaimana dia bisa sampai di situ," kata Ridwan di kantornya, Rabu (15/03/17).

Ridwan mengatakan, tim yang saat ini terbentuk melibatkan berbagai kementerian, misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata. Kata dia, anggota tim bisa bertambah, termasuk melibatkan perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah juga akan mengajak asuransi kapal untuk turut menyurvei, agar memiliki data yang sama dengan pemerintah. Meski begitu, tenaga inti tim itu berasal dari KLHK.

Kata Ridwan, tim itu bertugas memastikan data yang sampai sekarang masih berbeda-beda, misalnya soal tanggal peristiwa kapal kandas dan luas koral yang rusak. Selain itu, tim juga akan menentukan dampak kerugian sosial dan materiil karena koral yang rusak. Namun, Ridwan tak bisa memastikan kapan survei itu akan rampung, karena prosesnya yang rumit dan panjang.

Ridwan berujar, setelah survei itu, pemerintah baru akan menentukan nilai ganti rugi serta tuntuan pidana dan disipliner untuk awak kapal ke Mahkamah Pelayaran. Kata dia, sampai sekarang belum ada pembahasan mengenai aturan yang bakal dijadikan dasar tuntutan. Meski begitu, dia sudah mendapat informasi kapal yang melaju melebihi batas kecepatan serta Sistem Identifikasi Otomatis yang mati atau dimatikan. Kata Ridwan, tim juga akan menguji kebenaran dua dugaan tersebut.

Panggil Dubes Inggris
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan akan memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada Kamis (16/3). Luhut mengatakan, pemangilan itu tentang penanganan rusaknya terumbu karang di perairan konservasi Raja Ampat oleh kapal pesiar milik perusahaan Inggris, MV Caledonian Sky. Selain itu, dia juga akan menerjunkan tim untuk meneliti kerusakan itu pada Jumat mendatang.

"Raja Ampat, kami besok akan kirim tim ke sana. Tetapi dari kementerian-kementerian lain juga sudah, yang terkait. Besok itu Pak Havas yang mengatur semua, sudah jalan. Kita pengen tahu. Dan rupaya ada aturan untuk Inggris, khusus pelaut-pelaut, kapten kapal yang melanggar sampai merusak ada tindakan administrasi yang ketat.(Koordinasi dengan Inggris bagaimana?) Besok dubesnya saya panggil," kata Luhut di kantornya, Rabu (15/03/17).

Luhut mengatakan, sudah ada aturan di Inggris yang menyatakan pelaut atau kapten kapal akan mendapat sanksi administratif apabila melanggar ketentuan hingga merusak laut. Kata dia, itu juga akan memperberat sanksi bagi perusahaan kapal yang merusak koral di Raja Ampat.

Luhut berujar, pada Jumat mendatang, timnya akan langsung mengidentifikasi kerusakan koral yang ditimbulkan kapal pesiar tersebut. Tim itu terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Perhubungan. Tim itu akan dipimpin Deputi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arief Havas Oegroseno.

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,12,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,23,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1048,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,168,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1460,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,189,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,161,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Kapal Inggris Rusak Karang Raja Ampat, Pemerintah Siapkan Pidana dan Ganti Rugi
Kapal Inggris Rusak Karang Raja Ampat, Pemerintah Siapkan Pidana dan Ganti Rugi
https://3.bp.blogspot.com/-nQb3co_E3o8/WNU5mj_F5dI/AAAAAAAABXI/YpDGh9ZtI_w-o3tHZrSjtOlI0yt9G2clgCLcB/s1600/luhut%2Bpanjaitan.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-nQb3co_E3o8/WNU5mj_F5dI/AAAAAAAABXI/YpDGh9ZtI_w-o3tHZrSjtOlI0yt9G2clgCLcB/s72-c/luhut%2Bpanjaitan.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2017/03/kapal-inggris-rusak-karang-raja-ampat.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2017/03/kapal-inggris-rusak-karang-raja-ampat.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin