PROSES PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MESIN DAN GAS (PLTMG) DIPERTANYAKAN GMNI SIKKA

Sikka, WartaNTT.com – Emilianus Frid Naga, Ketua GMNI Sikka., kepada Warta NTT (6/3/2017) mempertanyakan proses pembangunan PLTMG Sikka yang dirasa tidak seluruhnya berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Banyak sekali indikasi kejanggalan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini Bupati Sikka, BLH Kabupaten Sikka dan PLN (Persero) IUP Nusa Tenggara dalam hal sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta tidak adanya proses AMDAL namun langsung eksekusi pengerjaan”.

Dikatakan bahwa “beberapa waktu lalu, kami melakukan advokasi selama 3 hari ke Dusun Daranatar, Desa Hober ternyata masyarakat ada yang tidak tahu. Waktu sosialisasi pada akhir Tahun 2014 terkait rencana pembangunan ini disampaikan bahwa akan ada pembangunan PLTU 20 Megawatt dan PLTMG 20 Megawatt namun dalam perjalanan pembangunan muncullah PLTMG 40 Megawatt dan PLTU-nya tidak ada lagi sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi kami”.

Informasi yang dihimpun  bahwa sosialisasi Tahun 2014 hanya dihadiri 46 orang warga, sehingga GMNI merasa bahwa kehadiran 46 warga tersebut belum bisa mewakili aspirasi dari seluruh Desa. Dijanjikan sekitar 2 kali lagi pertemuan dengan masyarakat namun sampai dengan sekarang Tahun 2017 belum adanya pertemuan lanjutan dimaksud oleh PLN (Persero) IUP Nusa Tenggara .

Indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan PLN (Persero) IUP Nusa Tenggara menurut Emilianus yakni :

-   Tidak dilibatkan sebagian atau bahkan seluruh masyarakat Desa Hoder. Sebab di Tahun 2014 tersebut Desa Hoder memiliki Jumlah Penduduk 2.637 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 748 Jiwa.

-   Diawal Pelaksanaan sosialisasi bahwa akan dibangun PLTU dengan kapasitas 2x10 MW dan PLTMG Peaker 20 MW, bukan pembangunan PLTMG peaker 40 MW. Disamping itu, tidak adanya sosialisasi dampak negatif bagi masyarakat.

-   Pihak PLN (Persero) IUP Nusa Tenggara menyampaikan bahwa akan diadakan sosialisasi tambahan sebanyak dua kali, sehingga total sosialisasinya menjadi 3 kali sesuai mekanisme yang ada. Namun dalam perjalanannya sampai dengan saat ini belum adanya sosialisasi lanjutan dimaksud.

Harapan GMNI “agar pihak PT. PLN (Persero) IUP Nusa Tenggara, segera melakukan konsultasi publik (sosialisasi) tambahan sesuai yang dijanjikan untuk memenuhi aturan AMDAL dan janji kepada masyarakat dan pemerintah Sikka segera melakukan uji publik berkaitan dengan dokumen UKL/UPL dan juga meninjau kembali beberapa kesepakatan seperti rekomendasi yang dikeluarkan oleh BLH dan Izin pembangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Sikka sehingga masyarakat tidak dirugikan akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sikka”.

“Kami GMNI Cabang Sikka adalah organisasi kader sekaligus organisasi perjuangan yang harus menjadi corong aspirasi bagi rakyat dan siap menjadi garda terdepan, guna menunaikan amanat penderitaan rakyat yaitu demi terciptanya suatu tatanan kehidupan yang adil dan makmur sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945” tuturnya.

Jurnalis (Kris Kris)