Benarkah Deradikalisasi Gagal?

BAGIKAN:

Dalam banyak dialog tentang terorisme dan perkembangannya, ada segelintir pengamat yang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia gagal mencegah aktivitas terorisme di Indonesia. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah karena masih terjadi peledakan bom dan masih maraknya penangkapan oleh aparat. Ada juga pengamat yang mengatakan bahwa deradikalisasi, rehabilitasi, dan re-edukasi tidak efektif. Banyak lagi alasan lain yang sepertinya menafikan upaya-upaya yang dilakukan secara masif oleh otoritas negara.

Masih ada pengamat yang memosisikan diri seperti penonton sepak bola, yang mengomentari arah tendangan, penjagaan sudut gawang, serta refleks dan respons penjaga gawang yang keliru—padahal sang penonton sebetulnya tidaklah pandai bermain bola. Pengamat sebetulnya adalah orang yang melakukan pengamatan, mengamat-amati, melihat dengan cermat atas suatu aktivitas akan kegiatan. Seorang pengamat biasanya menggunakan nalar-nalar akademis berbasis research—walaupun terkadang  minim menggunakan nalar-nalar praktis oleh pihak yang terlibat atau pernah terlibat.

Akibatnya, untuk membahas masalah terorisme, pengamat menggunakan data penelitian dari sumber-sumber acak, terpilih atau data lain. Padahal, untuk melakukan dialog dan wawancara mendalam (khususnya dengan teroris) biasanya sulit dilakukan.

Penulis sudah melakukan pertemuan dan dialog mendalam sejak  2007 hingga saat ini dengan hampir semua tokoh prominen inti dari sel teroris,  baik yang ada dalam penjara maupun yang sudah bebas. Hampir semua mengatakan tidak pernah bertemu dengan pengamat a, b, dan c.

Dari semua yang pernah penulis hubungi, tidak satu pun dari mereka yang mau dijadikan responden atas sebuah penelitian akademis. Penulis sangat memahami sikap itu karena mereka bukanlah orang-orang selebritas yang mau diekspos. Sungguhpun mereka sudah menjadi kelompok yang ”bertobat” tidak berarti mereka mau diekspos. Hanya sebagian kecil yang kemudian mau tampil di media.

Ukuran pencegahan terorisme
Bagaimana mengukur gagal dan berhasilnya otoritas Indonesia mencegah terorisme?
Ibarat kita bertemu orang yang kurus, tentu tidak serta-merta kita akan mengatakan, ”Oh, bapak kurang sehat. Bapak kekurangan nutrisi. Bapak kurang olahraga dan bla-bla-bla.” Bisa jadi orang kurus karena keturunan keluarganya memang keluarga yang rata-rata kurus. Bisa jadi dia senantiasa mempertahankan penampilannya agar senantiasa kurus karena dia menghindari obesitas.

Akan tetapi, untuk seorang sahabat yang sudah bertahun-tahun atau bahkan dari kecil sudah dekat keseharian sama si kurus itu,  dialah yang paling tahu kenapa dia sangat kurus. Dalam konteks teroris juga sama kacamata pengamat (khususnya pengamat domestik) terkadang salah analisis.
Penulis dalam berbagai pertemuan tingkat regional dan internasional sudah bertemu dengan pengamat-pengamat terorisme dunia. Terakhir pada saat counterterrorism conference di India pada  Maret 2017. Pendapat mereka pun beragam. Hampir dipastikan pengamat-pengamat dunia akan berbeda pendapat dengan sebagian pengamat domestik Indonesia.

Pengamat dunia hampir semua mengatakan, Indonesia sukses mencegah berkembangnya terorisme, deradikalisasi yang dilakukan sangat efektif, penegakan hukum di Indonesia berjalan baik, dan patut dijadikan contoh.

Dalam pertemuan tersebut, misalnya, pengamat dari Rajaratnam Singapura, Prof Bilveer Singh, mengatakan, Indonesia sukses besar melakukan pencegahan dan deradikalisasi.
Sekadar menyimak pendapat ahli tersebut, sebetulnya apa yang menjadi tolok ukur pengamat dunia tentang kisah sukses tersebut?

Penulis mencoba menyimpulkan. Pertama, satu-satunya negara di dunia yang mampu mengidentifikasi, menelisik jaringan, dan menangkap semua elemen inti teroris adalah Indonesia. Gerakan terorisme mulai dari DI, TII, NII sampai Al Jamaah Al islamiyah yang berafiliasi dengan Al Qaeda, generasi ke-1 sampai generasi ke-4, semua bisa diungkap. Tokoh-tokoh sentral semua bisa ditangkap dan 90 persen pelaku masuk dalam sentuhan program deradikalisasi dan rehabilitasi.

Kedua; secara kuantitatif, terorisme menurun drastis. Tahun 2016 dan 2017, hanya terjadi lima kasus terorisme, jauh menurun dibandingkan pada tahun 2015, 2014, sampai tahun 2000. Sebaliknya sel-sel pendukung yang bisa dijerat pidana, ditangkap.

Ketiga, secara kualitatif dari aspek pelaku, kita bisa melihat pelaku kasus pada tahun 2016 dan 2017 untuk lima kasus terakhir. Rata-rata, pelaku memiliki keraguan untuk melakukan bunuh diri. Kasus Samarinda dan Cicendo adalah contoh betapa kematian bukanlah tujuan sebagaimana jaringan teroris JI dahulu, di mana mati saat eksekusi, saat konfrontasi, dan saat aksi merupakan tujuan.

Bom-bom yang dibuat teroris pada tahun 2017 rata-rata berdaya ledak rendah dengan shattering dan pushing effect rendah memakai black powder. Pelaku rata-rata melempar bom dan kemudian menyelamatkan diri. Bandingkan dengan tiga pelaku Bom Bali yang ingin diledakkan bersamaan dengan bahan peledak berdaya ledak tinggi plus amunium nitrat 1,2 ton, di mana Asmar Latin Sani, sang pelaku, memang menyiapkan untuk mati saat eksekusi.

Begitu pun bom Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta, dengan mobil boks berdaya ledak tinggi di mana Hery Gulun, sang pelaku, berniat bersama dengan meledaknya bom tersebut.
Terorisme pada zaman Orde Baru juga tidak kalah hebatnya. Hanya pada  era Orde Baru terjadi pembajakan pesawat (pada 28 Maret 1981) yang meniru pembajakan JAL di Dakha pada tahun 1977. Pada era Orde Baru juga terjadi penyerangan empat kantor perwakilan asing secara bersamaan dengan roket oleh Tsutomo Shirosaki pada 14 Mei 1986, dan pelakunya tidak pernah tertangkap oleh otoritas Indonesia.

Terorisme pada era Orde Lama juga lebih parah. Presiden Soekarno sebanyak 23 kali direncanakan untuk dibunuh dan 6 kali di antaranya nyaris mencederai Presiden Soekarno.

Pada tahun 1957, terjadi penyerangan di Cikini. Pada 9 November 1960, terjadi serangan dengan pesawat Mig 17. Pada 1962, Presiden Soekarno diserang di Stadiun Matoangin dan Masjid Baiturachman di UjungPandang.

Melihat berbagai peristiwa pada era Orde Lama dan Orde Baru ini, dan sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, apakah ada kedutaan besar di Jakarta diserang? Apakah ada pembajakan pesawat? Apakah ada pimpinan negara diserang?

Keempat, sebagian tokoh teroris senior generasi ke-1 sampai generasi ke-4 menyadari kekeliruan mereka, bahkan ikut membantu program pemerintah. Bandingkan pada masa lalu dengan Undang-Undang PNPS Nomor 11 Tahun 1963, tidak ada pendekatan soft seperti yang sekarang dilakukan. Negara mana yang bisa memosisikan tokoh senior sebagai mitra negara? Mungkin ini hanya terjadi di Indonesia.

Kelima, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengoordinasikan 31 kementerian dan lembaga secara bersama-sama melakukan program pencegahan (soft aproach). Apakah ada negara lain yang melakukan hal seperti ini? Apakah ada negara yang melakukan pendekatan kearifan lokal seperti di Indonesia? Bukankah di negara-negara maju para napi teroris ditempatkan di tempat khusus dengan pengawasan 1 x 24 jam dalam super maximum detention.

Apa kendala Indonesia saat ini?
Persoalan deradikalisasi dan pencegahan terorisme saat ini efektif. Saat tujuh negara di dunia ditargetkan teroris untuk diserang sukses diserang, justru di Indonesia mampu digagalkan oleh aparat.
Saat negara lain melakukan program pencegahan dengan hard approach,  Indonesia mengedepankan pendekatan kearifan lokal dan budaya. Pelanggaran hak asasi manusia hampir tidak terjadi. Semua tersangka bermuara pada penegakan hukum. Penangkapan dilakukan dalam rangka penegakan hukum untuk pencegahan (preventive justice).

Yang diperlukan Indonesia adalah regulasi yang tepat dan efektif, dan dukungan masyarakat, termasuk pengamat yang kredibel, serta peran keluarga dalam mencegah radikalisasi melalui  lingkungan keterpengaruhan dan dunia maya.

Brigadir Jenderal Polisi Hamidin adalah Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

KOMENTAR

Nama

23 T,1,3 tahun Jokowi-JK,3,4 Tahun,1,4 Tahun Jokowi-JK,15,aksi 313,12,Al Khaththath,1,Alor,3,Alrosa,7,Anies,1,APBN,2,ASDP,1,Asian Games,6,Asian Para Games 2018,1,Asian Sentinel,1,Asing-Aseng,1,ASN,1,Bali,1,Bandara,1,Bank Dunia,3,Banten,1,Bantuan,2,batik,1,Bawaslu,1,BBM,15,BBM 1 Harga,3,Bela Negara,1,Belu,4,Bencana,4,Bendungan,1,Beragama,1,BI,5,Bilateral,1,Bisnis,1,Blik Rokan,1,Blok Mahakam,1,Blok Rokan,1,Blusukan,1,BMKG,3,BNPT,1,Bogor,1,BPJS,1,BPK,1,BPN,1,BPS,3,Budayawan,1,Bulog,2,Bulutangkis,2,BUMN,3,Buruh,3,Buya Syafi'i,1,coklit KPU,2,Cukai,1,dana desa,11,Dana Kelurahan,2,Deklarasi,2,Denny Siregar,2,Dewan Masjid Indonesia,1,Divestasi,1,DIY,1,Donggala,1,DPR,2,DPT,2,Dunia,1,E-KTP,2,Editorial,1,Ekonomi,255,Ekspor,1,Emas,1,Ende,12,Energi,9,ESDM,9,Esemka,1,Fakta & Hoaks,2,Festival Sandelwood,1,Festival Tenun Ikat,1,Final,1,Fitnah,1,FKMA,1,Flores,23,flores timur,2,FPI,1,Freeport,8,Freeport Indonesia,6,Game of Thrones,1,Gempa,9,Gempa NTB,9,Gempa. Tsunami,1,gereja lidwina,1,GNPF MUI,1,Golkar,1,Golkar NTT,1,Gus Dur,1,Habieb Rizieq,1,Haji,3,Hankam,4,Hanura,1,Hari Kesaktian Pancasila,1,Hate Speech,3,Headline,1060,Hiburan,12,HMI,1,Hoaks,10,Hoax,14,HTI,49,Hukum,2,HUT RI ke 73,2,HUT TNI ke 73,1,Hutang,2,ICMI,1,Ideologi,17,Idul Adha,2,IMF,5,IMF-WB,1,Imlek,1,Indobarometer,2,Indonesia-RDTL,1,Industri,2,industri kreatif,3,Infrastruktur,152,Internasional,27,intoleransi,1,investasi,9,IPM,1,Isra Mi'raj,1,Isu Agama,1,Jalan Tol,1,Jawa,1,Jokowi,125,Jokowi-Ma'aruf,3,Juara,1,Jurnalisme,1,Jusuf Kalla,2,Kab Sabu Raijua,1,Kabupaten Kupang,6,Kabupaten Sumba Barat Daya,10,Kadin,1,Kalimantan,1,Kampanye,7,Kampanye Damai,1,Kampus,2,kamtimbas,1,Kapolri,1,Karhutla,1,keamanan,17,Kebakaran,1,Keberagaman,4,Kedaulatan,1,KEIN,2,kejagung,1,Kelautan,4,Kemendagri,1,KEMENDES,1,Kemenkeu,1,Kementan,1,Kemiskinan,8,kepala daerah,1,Kerukunan,1,Kesatuan,1,Kesehatan,2,Khilafah,1,KII,1,KKP,1,KNPI,1,Komunis,1,Korupsi,5,Korupsi E-KTP,1,Kota Kupang,30,KPK,3,KPU,1,KPU NTT,1,Krisis,2,Krismon,1,KSP,4,KTT ASEAN,1,kupang,11,La Nyalla,1,larantuka,2,LDII,1,Lembata,171,Lingkar Madani,1,Listrik,9,Lombok,3,LSI,1,Luar Negeri,6,Luhut Binsar Panjaitan,1,Maáruf Amin,5,Mahasiswa,2,Mahfud MD,1,Makar,3,Malaysia,1,Manggarai,5,Manggarai Barat,16,Manggarai Timur,5,Maritim,1,Masjid,1,Medan,1,Media,1,Media Sosial,8,Medsos,2,Mendagri,3,Mendikbud,1,Menhan,2,Menhub,1,Menkeu,2,Menkopolhukam,1,Menlu,1,Mentan,1,Milenial,1,Mimbar Agama,1,Minyak,1,MK,2,Moeldoko,3,MPR,2,MTQ,1,Mudik 2018,17,MUI,4,Muslim,1,Nagekeo,24,Nasional,1472,Nasionalisme,25,Nawacita,3,Ngabalin,1,Ngada,7,No Golput,1,NTB,3,NTT,9,NU,5,Nusa Tenggara Timur,11,nyepi,1,objektif,1,OECD,1,OJK,1,Olahraga,13,Ombudsman,1,Opini,189,Osis,1,Otomotif,2,OTT,1,outsourcing,1,Palestina,2,Palu,5,Pancasila,45,Pangan,5,Panglima TNI,1,Papua,25,Papua Barat,1,Pariwisata,2,Pasar,1,pasar modal,1,Paspampres,1,Pekerjaan,1,Pelabuhan,1,PELITA,1,pelukan,1,Pembangunan,1,pemilu,2,Pemilu 2019,24,Pencak Silat,1,Pendidikan,6,Pengangguran,3,Penguatan Pancasila,1,Perbankan,1,Perbatasan,7,Perdagangan,2,Perdamaian,1,Perhubungan,1,Perikanan,6,Perintis Kemerdekaan,1,Perlindungan Pekerja Migran,2,Perppu Ormas,8,Persatuan,4,Persija,1,Pertamina,1,Pertanian,19,Pesantren,1,Petani,1,Piala,2,Pidato Jokowi,1,Pilbup,1,Pileg 2019,1,pilkada,6,Pilkada NTT 2018,23,Pilkada NTT 2019,1,Pilkades,1,PIlpres,3,Pilpres 2019,17,Pilres 2019,5,PKI,2,PKS,1,PLAN,1,Pluralisme,1,PMII,1,PMKRI,1,PNS,1,Poling,1,Politik,61,Polri,3,PP Muhammadiyah,3,Prabowo,3,prakiraan cuaca,1,Pramono Anung,1,Presiden,2,Presiden Bank Dunia,1,Proyek Mangkrak,1,Proyek Strategis,1,Pulau Saugi,1,pupuk,1,Puting Beliung,1,PWI,1,radikal,2,radikalisme,42,Ramadhan,4,Ratna Sarumpaet,2,RDTL,1,Regional,4,Registrasi SIM Card,1,Reuni Alumni 212,4,RISSC,1,Rizieq Shihab,2,Rohingya,11,Rote Ndao,2,Rupiah,12,Sabu,1,Sabu Raijua,11,SARA,7,SBY,2,SDA,1,SDM,1,Sejahtera,1,Sekjen PBB,2,Sengketa Lahan,2,seni,1,Sepak,1,Sepak Bola,3,Sertifikat,3,Seskab,1,Setara Institute,1,Sidang Ahok,7,Sikka,130,sleman,1,SMA/SMK,1,Sontoloyo,1,SOSBUD,52,Sosial Budaya,81,Sri Mulyani,6,Startup,1,Subsidi,1,subversi,1,Sulawesi Selatan,1,Sulawesi Tengah,10,Sumba,19,sumba barat,5,Sumba Barat Daya,161,sumba tengah,39,Sumba Timur,18,Sumpah Pemuda,2,survei,3,Susi Pudjiastuti,2,Tanah,1,TBC,1,Teknologi,14,tenun,1,Ternak Tani,1,terorisme,9,TGB,2,Timor,13,Timor Tengah Selatan,45,Timor Tengah Utara,2,Tito Karnavian,1,Tjhajo Kumolo,1,TKI,1,TNI,2,Tokoh,1,Tol,3,Tol Suramadu,1,toleransi,2,tour de flores 2017,2,transparan,1,Transparansi,1,transportasi,7,Travel,7,Tsunami,8,TTU,1,Turki,1,Twitter,1,Uang NKRI,1,uang palsu,1,UI,1,Ulama,1,Umat,1,Walikota,1,Wapres,1,Wiranto,4,World Bank,2,World Peace Forum,1,Yenny Wahid,4,yogyakarta,1,zakat,1,
ltr
item
Warta NTT: Benarkah Deradikalisasi Gagal?
Benarkah Deradikalisasi Gagal?
https://1.bp.blogspot.com/-_raM2GIZaoY/WOMKAqxD5cI/AAAAAAAABsE/HKmtdEWe01Qf15MFvq-Y9cEPAp3FM20xACLcB/s320/526612_620.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_raM2GIZaoY/WOMKAqxD5cI/AAAAAAAABsE/HKmtdEWe01Qf15MFvq-Y9cEPAp3FM20xACLcB/s72-c/526612_620.jpg
Warta NTT
http://www.wartantt.com/2017/04/benarkah-deradikalisasi-gagal.html
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/
http://www.wartantt.com/2017/04/benarkah-deradikalisasi-gagal.html
true
7634889450117025147
UTF-8
Semua berita termuat Berita tidak ditemukan LIHAT SEMUA Selengkapnya Balas Batal membalas Hapus Oleh Beranda HALAMAN BERITA Lihat Semua REKOMENDASI LABEL ARSIP CARI SEMUA BERITA Tidak ada berita yang sesuai dengan permintaanmu Kembali ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Min Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ hari yang lalu $$1$$ minggu yang lalu lebih dari 5 minggu yang lalu Pengikut Ikuti KONTEN INI PREMIUM Tolong bagikan untuk membuka Salin Semua Kode Pilih Semua Kode Semua kode telah disalin di clipboard-mu Tidak bisa menyalin kode, tolong tekan [CTRL]+[C] (atau CMD+C dengan Mac) untuk menyalin