Ini Bocoran Rencana Kerja Pemerintahan Jokowi-JK di 2019

wartantt.com -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyelenggarakan acara Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Rancangan Awal RKP Tahun 2019 mengusung tema “Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan 5 Prioritas Nasional (PN), 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP). Adapun penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019.

Kelima prioritas nasional yaitu Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah me lalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air; dan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilihan Umum.  

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan sekaligus tahun penutup bagi Kabinet Kerja dalam mengupayakan pencapaian visi pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN.

Oleh karena itu, penyusunan RKP Tahun 2019 harus lebih cermat dan terintegrasi, serta mampu menjawab permasalahan dan tan tangan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat Indonesia secara tepat dan strategis.

“Tahun 2019 ini menjadi kritikal karena pasti akan menjadi acuan apakah pemerintah sekarang berhasil memenuhi janji-janjinya, karena ukuran semuanya ada di masa akhir jabatannya,” ujarnya di Jakarta kemarin. 

Bambang melanjutkan, tema mengenai pemerataan dalam RKP Tahun 2019 bukan lagi menjadi isu di Indonesia, melainkan sudah menjadi isu dunia.

Untuk itu, upaya-upaya penurunan angka kemiskinan masih perlu untuk diprioritaskan. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang.

Walaupun secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin diperkotaan dan perdesaan menurun, namun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,50%.

Pengamat ekonomi Institute For Develompent of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan bahwa pemerintah disarankan fokus saja pada pengentasan kemiskinan melalui program-program bansos, padat karya, dan dana desa. Kemudian, tol laut lebih diefektifkan sehingga disparitas harga kebutuhan pokok bisa terus ditekan.

“Itu lebih realistis. Kalau infrastruktur kan dananya terbatas,” ujarnya. (Oktiani Endarwati)

(dni)