Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Jokowi Makin Baik

wartantt.com, EKONOMI - Sejumlah ekonom berpendapat tata kelola keuangan pemerintah kini semakin baik. Hal itu antara lain tecermin dari neraca keseimbangan primer dalam APBN 2018 yang per Agustus mengalami surplus Rp11,6 triliun.

Untuk diketahui, keseimbangan primer menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menutup belanja di luar biaya bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Apabila nilai keseimbangan primer positif, pemerintah dapat membayar bunga utang dengan pendapatan negara. Apabila keseimbangan primer negatif, berlaku hal yang sebaliknya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ini merupakan kali pertama keseimbangan primer bernilai positif sejak 2013.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai hal itu mencerminkan pemerintah semakin baik dalam mengelola tata keuangan.

"Ini jelas terlihat bahwa dalam empat tahun terakhir ini keseimbangan primer trennya menunjukkan positif," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (22/9).

Hal senada disampaikan pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Lana Soelistianingsih. "Keseimbangan primer dulu negatif, sekarang surplus, itu sudah suatu good news karena di neraca primer itu mencerminkan kemampuan pemerintah membayar utang."

Dengan keseimbangan primer yang surplus tersebut, Lana menilai pemerintah semakin baik dalam mengelola tata keuangan.

"Walaupun memang belum sempurna, kuncinya tadi di defisit keseimbangan primer. Itu ialah indikator kita membayar utang pakai utang atau pakai penerimaan negara kita," terangnya.

Utang aman

Menurut Joshia, membaiknya neraca keuangan negara lantaran pemerintah berhasil dalam mereformasi fiskal, antara lain dengan reformasi di bidang perpajakan serta pengendalikan utang.

"Pengendalian utang juga cukup baik karena yang dikatakan utang kita mengkhawatirkan justru tidak terbukti," ujarnya.

Kementerian Keuangan mencatat posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 berjumlah Rp4.363,19 triliun atau 30,3% dari produk domestik bruto (PDB). Persentase tersebut masih jauh di bawah ketentuan yang diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, yakni 60% terhadap PDB.

Rincian uang pemerintah terdiri atas komponen pinjaman dan surat berharga negara (SBN).

Pinjaman terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman luar negeri senilai Rp815,05 triliun dan pinjaman dalam negeri senilai Rp6,25 triliun.

Untuk SBN, surat berharga itu terdiri atas dua bagian, yakni dalam denominasi rupiah sebesar Rp2.4499,44 triliun (57,28%) dan denominasi valas sebesar Rp1.042,46 triliun (23,89%).

Menurut Lana, jika utang pemerintah lebih banyak dalam mata uang rupiah, itu terbilang masih aman. Pasalnya jika utang pemerintah lebih banyak dalam mata uang asing, itu akan lebih berisiko pada nilai tukarnya nanti.

"Jadi, dari sisi manajemen utang, saya kira sudah cukup baik,"