Bawaslu LEMBATA Rilis IKP dan TPS Rawan, Kec. ILE APE Jadi Fokus Perhatian

WartaNTT.com, LEMBATA – Bawaslu Kabupaten Lembata melalui Komisioner Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Thomas Vebry Bayo Ala, S.IP gelar konferensi Pers bersama sejumlah Wartawan di Lembata, Senin (15/04/2019).

Dalam kegiatan tersebut Thomas Vebry menyampaikan 3 hal yakni Pemetaan TPS Rawan, Indeks Kerawanan Pemilu, dan Launching Website SIWASLU Lembata.

“Sesuai amanat UU 7/2017 Pasal 94 ayat (1) bahwa dalam melakukan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu”.

“Kegiatan tersebut bertujuan meminimalisir pelanggaran serta mendapatkan informasi terupdate, menyusun strategi pencegahan dugaan pelanggaran serta kesiapan pengawasan di hari-H”.

“Proses penyusunan TPS rawan diawali dengan sosialisasi sejak 1 s/d 5 April, tahapan pengumpulan data dilakukan sejak 6 s/d 11 April dimana terdapat 10 indikator dengan 4 variabel yakni variabel penggunaan hak pilih/hilangnya hak pilih, pelaksanaan kampanye, netralitas penyelenggara serta proses pemungutan Suara. Kemudian dilanjutkan tahapan rekapitulasi data pada 10 s/d 13 April dan publikasi data pada 14 s/d 15 April”.

“Dari rekapitulasi data, diketahui bahwa terdapat sejumlah TPS di Kecamatan Ile Ape yang mayoritas mendominasi indikator diatas”.

“Tentu akan menjadi perhatian Panwascam dan jajaran dibawahnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, tidak saja di Kecamatan Ile Ape namun di seluruh Kecamatan yang ada”.

Thomas Vebry melanjutkan “Hasil pemutakhiran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dikeluarkan Bawaslu RI, Kabupaten Lembata masuk dalam daerah Kerawanan Tinggi untuk 2 Dimensi dari 4 Dimensi yang ada”.

“Pertama dimensi Konteks Sosial Politik (73,69%) korelasi dengan tokoh-tokoh lokal yang dapat mempengaruhi arah pemilih, kekerabatan politik/dinasti, mobilisasi dengan politik uang, kelompok bisnis, tidak netralnya ASN serta mobilisasi dengan ancaman/intimidasi”.

“Yang kedua dimensi Partisipasi Politik (84,87%) korelasi dengan rendahnya partisipasi peserta pemilu dalam mematuhi aturan, rendahnya proses edukasi politik masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, hambatan media massa dalam proses tahapan pemilu, serta hambatan akses pemantau dalam proses tahapan pemilu”.

“Menjelang pesta Demokrasi yang akan berlangsung, kami menghimbau agar Parpol mengikuti aturan yang ada. Bawaslu Lembata siap melaksanakan tupoksi dan akan menindak tegas setiap temuan yang terjadi, termasuk memproses jajaran pengawas Pemilu jika melalaikan tugas atau bahkan terafiliasi” ujarnya menambahkan. (Kris Kris)