WartaNTT.com, LEMBATA –
Tuntutan
penghentian pembangunan tempat wisata di Pulau Siput “Awololong” dan mengusut dugaan korupsi pembangunan jembatan Waima
di Kabupaten Lembata kembali disuarakan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Pemuda
Peduli Rakyat Lembata, Selasa (2/04/2019).
Mengambil
tempat di ruas jalan Trans Lembata
depan
Taman Kota Swaolsatiten-Lewoleba, belasan pemuda dan 2 orang wanita yang menamakan diri
AMMPPERA dikoordinir Emanuel Boli dan Elfridus Sableku terus menyampaikan orasi
mengajak masyarakat Kota Lewoleba untuk bersama bergabung menuju Kuma
Resort-Desa Waijarang sebagai titik
aksi.
Informasi
yang dihimpun WartaNTT, AMMPPERA menuntut 7 hal yakni “Menuntut DPRD Lembata secara kelembagaan
menyatakan sikap menolak pembangunan di Awololong;
Menuntut DPRD Lembata gelar Rapat Dengar Pendapat yang menghadirkan Bupati
dan Dinas Budpar;
Mengalihkan
anggaran pembangunan di Awololong untuk membangun infrastruktur dasar;
Mendesak
Gubernur NTT mengeluarkan pernyataan resmi terkait pembangunan di Awololong;
Mendesak
Bupati Lembata pertanggungjawabkan hasil proyek jembatan Waima kepada
masyarakat;
Mendesak
Kejari Lembata bersikap profesional dalam penanganan kasus korupsi jembatan
Waima; serta jika tuntutan tidak
dipenuhi dalam waktu 1 Bulan kedepan, maka akan dilakukan aksi besar-besaran
oleh Mahasiswa dan masyarakat Lembata dari berbagai elemen baik di Lembata,
Kupang dan di Jakarta”.
Pantauan WartaNTT,
aksi yang berlangsung di titik kumpul tersebut akhirnya dibubarkan sesuai
protap oleh Polres Lembata. Sebelumnya sempat terjadi saling dorong antara
kelompok aksi dengan barikade pihak Kepolisian yang tidak mengizinkan 3 unit
kendaraan aksi menuju Kuma Resort, namun kelompok aksi terus ngotot untuk
berjalan kaki melanjutkan aksinya ditengah guyuran hujan.
Informasi yang dihimpun WartaNTT, tuntutan melakukan aksi di Kuma Resort Desa Waijarang ditolak pihak Kepolisian dengan pertimbangan bahwa Kuma
Resort merupakan kediaman pribadi Bupati Lembata sehingga STTP aksi tidak
diterbitkan; selanjutnya disilahkan peserta aksi untuk melakukan aksi ke Kantor Bupati Lembata, atau melaporkan secara resmi jika menduga adanya
penyimpangan anggaran yang dilakukan Pemkab Lembata baik terhadap ambruknya jembatan Waima
maupun terhadap pembangunan di Awololong.
Sementara itu secara terpisah, Kadis PUPR Perhubungan Lembata, Paskalis Ola
Tapobali, AP.,MT yang
dikonfirmasi WartaNTT terkait kelanjutan penanganan Jembatan Waima, membenarkan
bahwa Pemkab Lembata tidak pernah menutup mata terhadap pembangunan yang
terjadi.
“Ya, dalam rapat kerja dengan DPRD Lembata di
bulan Januari 2019 lalu, kami sudah menjelaskan terkait dengan penanganan
Jembatan Waima” ujarnya.
Penelusuran WartaNTT terhadap dokumen Penjelasan Pemerintah atas Hasil Temuan Tim DPRD Lembata
dalam Kunjungan Lapangan Pemantauan Program/Kegiatan
Infrastruktur TA 2018, yang
ditandatangani Kadis PUPR Perhubungan Lembata tertanggal 22 Januari 2019 menyebutkan antara lain “Pekerjaan pembangunan Jembatan Waima dilakukan oleh CV. Indrayani, dengan masa pekerjaan sejak 9 Februari s/d 8 Juni
2018, sedangkan masa pemeliharaan selama 1
Tahun sejak 8 Juni 2018 s/d 9 Juni 2019.
Dampak dari curah hujan tinggi dan banjir menyebabkan terjadi
kerusakan oprit sisi Timur dan Barat serta dinding pengarah alur.
Perbaikan
terhadap kerusakan awal telah dilakukan oleh pihak Kontraktor namun tidak
berselang lama terjadi banjir yang menyebabkan kerusakan berat.
Akibat curah hujan yang masih
berpotensi terjadi sehingga pengerjaan belum
dilakukan dan akan diselesaikan
setelah berakhirnya curah hujan”.
Setelah beberapa aksi di gedung Peten Ina, DPRD Lembata sebagai
“penyambung lidah rakyat” hingga saat ini belum berhasil mewujudkan janjinya
kepada kelompok aksi untuk menggelar RDP bersama Pemkab serta menghadirkan kelompok
kontra pembangunan sebagaimana yang dijanjikan Ketua DPRD Lembata, Ferdinandus
Koda saat itu.
Momentum
yang dinantikan kedepan apakah Pemkab Lembata bersedia mengundang kelompok yang
mengklaim menolak pembangunan di Awololong untuk dialog bersama? dan apakah kelompok
yang mengklaim menolak berani hadir untuk dialog bersama? ataukah aksi
penolakan terus berlanjut dengan cara yang berbeda? Semoga tidak ada pihak
lain yang berusaha ambil keuntungan. (Kris Kris)
.jpg)
KOMENTAR