Bupati LEMBATA : Tidak Benar Informasi Beredar Pemerintah Persulit Layanan Angkut BBM

WartaNTT.com, LEMBATA – "Peran Pemerintah untuk menjamin segala kebutuhan masyarakat terlayani tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kenyamanan Pelabuhan Lewoleba sebagai Pelabuhan umum", demikian penegasan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur dalam Konferensi Pers dihadapan Wartawan se-Kab. Lembata, Jumat (13/12/2019) menanggapi isu yang beredar bahwa Pemkab Lembata persulit izin sandar SPOB Sembilan Pilar.

Yentji Sunur menambahkan "Sampai dengan saat ini Pemkab Lembata sedang membangun komunikasi dengan Pertamina Patra Niaga Surabaya sehingga dermaga Jober yang ditunjuk Pemkab sebagai tempat bongkar muatan BBM dapat dilengkapi fasilitas-fasilitas yang masih kurang berdasarkan hasil survey Patra Niaga sendiri sehingga Kapal Mini Tanker dapat berlabuh".

“Pemkab tidak pernah melarang Kapal Mini Tanker SPOB Sembilan Pilar sandar, yang dilakukan Pemkab telah sesuai regulasi dimana Kapal tersebut tidak boleh berlabuh di Pelabuhan umum”.

Dirinya menjelaskan “Kapasitas kapal transportir yang digunakan selama ini masih terbatas sehingga diizinkan bersandar di Pelabuhan Lewoleba namun hal tersebut telah dikoordinasikan terlebih dahulu lewat Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI agar diperkenankan izin sandar di Pelabuhan Lewoleba”.

“Bukan Pemkab tidak memberikan izin, namun sedang mengkaji karena menyangkut diskresi Kepala Daerah dan tanggungjawab jika terjadi kecelakaan atau kebakaran”.

“Tadi sudah dijelaskan juga kepada Forkopimda (Rapat Forkopimda Lembata) bahwa Pemkab sedang melihat rujukan atau referensi sehingga tidak salah dalam mengambil langkah jika mengizinkan”.

“Sesuai rencana, minggu depan saya juga akan membawa Ketua DPRD Lembata dan Ketua Komisi DPRD untuk mendengar langsung penjelasan pihak Patra Niaga Surabaya”.

Menjawab pertanyaan Wartawan Bupati Lembata mengatakan “Dermaga Jober dimanfaatkan bukan untuk pengisian BBM, karena tangki BBM yang ada disana tidak bisa dipakai, namun dermaga Jober dimanfaatkan untuk membantu pelayanan masyarakat agar tidak terjadi campur aduk antara pendaratan kapal angkut BBM dengan pelayanan penumpang dan barang di Pelabuhan Umum Lewoleba”.

Dirinya menegaskan “Justru langkah yang sedang diambil Pemkab Lembata saat ini juga dengan BPH Migas untuk membangun sub-sub penyalur BBM dimana akan melegalkan pedagang eceran (model Pertamini) untuk menjual BBM bersubsidi. Kita dalam posisi menunggu pelaksanaan survey oleh BPH Migas terkait titik-titik distribusi yang telah ditetapkan”.

“Hal ini dilakukan dalam rangka pendekatan pelayanan Pertamina dan untuk menjaga stabilitas harga BBM. Ini terobosan Pemkab Lembata dan juga termasuk langkah yang sudah diambil Pemkab dengan Patra Niaga (pembenahan fasilitas Jober), jadi jangan katakan Pemkab menutup mata dan tidak peduli dengan masyarakat” ujarnya. (Kris Kris)