Paripurna IX DPRD LEMBATA, 3 Fraksi Sebut Awololong, 5 Fraksi Dorong Bentuk Pansus Kantor Camat Buyasuri

WartaNTT.com, LEMBATA – DPRD Lembata gelar paripurna IX dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 Kab. Lembata, Selasa (11/08/2020).

Kedatangan Kapolda NTT, Irjen Pol Drs. H Hamidin, dalam kunjungan kerja di Lembata juga mendapatkan apresiasi dan harapan dari Fraksi Gerindra bersama Fraksi Amanat Persatuan untuk menuntaskan dugaan korupsi dalam pembangunan destinasi wisata di Pulau Siput-Awololong.

Bahkan Fraksi PDIP mendorong agar DPRD mengutus Komisi 3 yang bermitra dengan Dinas Budpar menanyakan progres proses penegakkan hukum terhadap kasus Awololong pada Polda NTT.

Laurensius Klaudius Koli dari Fraksi Gerindra dalam penyampaian pendapat akhir Fraksinya mengharapkan kedatangan Kapolda NTT juga membawa manfaat bagi masyarakat Lembata.

“Fraksi Gerindra menyampaikan selamat datang kepada Bapak Kapolda NTT ke Lembata. Fraksi sangat mengharapkan kedatangan bapak membawa banyak manfaat bagi kami masyarakat terutama proses penegakkan  hukum di daerah ini”.

“Kami  menitipkan harapan di pundak bapak Kapolda agar kasus hukum pembangunan destinasi wisata Awololong segera mencapai titik terang karena belakangan ini kami merasa kasus ini menjadi sunyi dan seolah tenggelam entah disebabkan oleh apa dan siapa” ujar Laurensius.

Sementara itu Fraksi Partai Amanat Persatuan, dalam pemandangan fraksinya juga senada dengan Fraksi Gerindra.

“Fraksi Amanat Persatuan (FAP) mengucapkan selamat datang kepada bapak Kapolda NTT di Lembata, semoga kedatangan Kapolda membawa kado bagi masyarakat Lembata sebelum pindah ketempat tugas yang baru”.

FAP berharap kedatangan Kapolda membawa signal positif terkait penegakkan hukum di Lembata. FAP mendesak pemerintah dalam hal ini Wakil Bupati sesuai kewenangan pengawasan yang diberikan UU membangun koordinasi dengan Polda NTT terkait penanganan kasus dugaan korupsi Awololong” ujar jubir Fraksi Amanat Persatuan.

Tidak hanya itu, 5 Fraksi yakni Fraksi PDIP, Fraksi Kebangkitan Bangsa Lembata, Fraksi Demokrat S14P, Fraksi Amanat Persatuan, dan Fraksi Nasdem-PKS, juga mendorong DPRD membentuk pansus atas mangkraknya pembangunan kantor Camat Buyasuri.

Diberitakan WartaNTT sebelumnya, http://www.wartantt.com/2019/08/banggar-dprd-lembata-restui-perubahan.htmldalam Paripurna XVII dengan agenda penyampaian pendapat Badan Anggaran atas KUA-PPAS Perubahan APBD 2019 Kabupaten Lembata, Senin (19/8/2019) yang lalu, juga telah merekomendasikan agar pemerintah melalui dinas terkait segera melakukan penilaian terhadap kondisi fisik bangunan Kantor Camat Buyasuri serta memberikan rekomendasi terkait kepastian lanjutan pembangunannya sehingga tidak berdampak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Banggar juga dalam paripurna tersebut (19/8/2019) merekomendasikan agar pelaksanaan belanja modal pembangunan kolam renang dan jeti apung di Pulau Siput-Awololong disesuaikan pelaksanaannya dengan rekomendasi KPK dan BPK RI Perwakilan NTT sehingga tidak timbul polemik berkelanjutan di tengah masyarakat. (Kris Kris)