wartantt.com - Awalnya adalah keprihatinan Presiden Jokowi melihat
kondisi fisik bangunan kantor PLBN di Motaain (NTT) dan Entikong (Kalbar).
Bangunan seadanya, fasilitas minim, lingkungan tidak tertata; pendeknya tidak
layak menjadi kantor perbatasan negara.
Maka Presiden Jokowi
membuat kebijakan membangun baru bangunan PLBN. Menurut Menteri PUPR, tujuannya
adalah mengubah wajah perbatasan NKRI yang setara bahkan lebih baik dari negara
tetangga sehingga layak disebut sebagai beranda depan Indonesia, sebagai negara
besar yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.
Dan terbitlah Instruksi
Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu.
Presiden memerintahkan kepada 15 menteri, Kepala BNPP, tiga gubernur dan tujuh
bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah pembangunan PLBN terpadu
sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
Ke tujuh PLBN Terpadu
tersebut adalah PLBN Entikong, Badau dan Aruk di Provinsi Kalbar, PLBN Motaain,
Motamasin dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan PLBN Skouw di Provinsi
Papua.
Menteri PUPR pun segera
bekerja membangun kembali ke tujuh PLBN. Dan pada awal tahun 2017 ini satu demi
satu PLBN baru yang megah telah berdiri dan diresmikan Presiden.
Namun Presiden tahu,
pembangunan kantor barulah tahap awal, setelah itu masih ada lagi pekerjan lain
yang perlu dilakukan.
“Kalau sudah semua
sarana dan prasarana bagus, gedung bagus, alat-alat semua ada, tapi yang layani
harus cepat, harus baik. Karena ini akan memunculkan sebuah persepsi terhadap
negara dan ini tidak ada di Entikong, di semuanya. Kurang-lebih akan seperti
ini,” demikian Presiden Jokowi
Kantor PLBN adalah
sarana untuk melayani pergerakan rakyat. Untuk itu kegiatan ekonomi dan sosial
rakyat harus dikembangkan, agar bisa memanfaatkan kedekatannya dengan negara
tetangga.
Maka selanjutnya giliran
menteri-menteri lainlah yang perlu menunjukkan hasil kerjanya. Menteri Agraria
mendapat tugas menyediakan sertifikat tanah seperti Prona dan jenis sertifikat
tanah gratis sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk menjamin status hukum
tanah yang dimiliki masyarakat.
Kantor Imigrasi dan Bea
Cukai bertugas melayani masyarakat dengan cepat tanpa pungli. Kemudian pemda
kabupaten dan provinsi terkait membangun waduk atau embung agar petani dapat
menanam jagung, bawang dan aneka holtikultura lain. Pendeknya semua pihak
jangan santai setelah kantor megah PLBN berdiri.
Sebagai informasi,
setiap PLBN terdiri dari zona initi dan zona luar. Zona inti meliputi bangunan
utama PLBN, pos lintas kendaraan pemeriksaan, bangunan pemeriksaan kargo,
bangunan utilitas, monumen, gerbang kedatangan dan keberangkatan. Sedang zona
sub-inti dan pendukung meliputi perumahan petugas kepabeanan, keimigrasian,
karantina dan pengamanan; rumah ibadah, tempat makan, Wisma Indonesia, gedung
serbaguna, kantor pengelola, serta pekerjaan pendukung lainnya. Cukup lengkap
dan tidak kalah megah dengan kompeks PLBN negara tetangga.
Dengan semua sarana
pokok dan pendukungnya itu, arus lalulintas barang dan orang mestinya lebih
lancar dari sebelumnya. Tidak ada lagi penyelundupan komoditas terlarang seperti
narkoba dan senjata api, pergerakan orang secara ilegal seperti imigran gelap
dan teroris, dan lain-lain.
Namun masalah yang lebih
besar adalah bagaimana agar rakyat setempat dapat menjual produk-produk lokal
ke negara tetangga secara lebih menguntungkan? Jangan sampai justru pedagang
dari negara tetangga yang menjual barang-barang dari negaranya untuk dijual ke
Indonesia dengan keuntungan yang jauh lebih besar.
Hal ini sangat mungkin
karena jarak dari PLBN ke ibukota provinsi rata-rata jauh lebih panjang
daripada jarak dari PLBN ke ibukota provinsi negara tetangga. Misalnya dari
Aruk ke Pontianak membutuhkan waktu 7 jam perjalanan darat, namun Aruk ke
Kuching di Serawak, Malaysia, hanya perlu 1,5 jam. Akibatnya barang-barang yang
didatangkan dari Pontianak tidak sekompetitif barang-barang dari Kuching.
Masalah lain, karena
tingkat ekonomi yang lebih maju di negara tetangga daripada di Indonesia maka
kualitas layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan lebih baik di sana
daripada di Indonesia. Akibatnya secara hipotetis banyak warga negara Indonesia
yang membelanjakan uangnya ke negara tetangga untuk mendapatkan pelayanan yang
lebih baik, dan tidak sebaliknya.
Maka yang perlu
dilakukan adalah penduduk lokal menawarkan produk-produk (barang maupun jasa)
yang unik untuk dibeli oleh penduduk negara tetangga. Contohnya, wisata budaya,
wisata religi, wisata kuliner, jasa kesehatan, pasar tradisional, dan
sebagainya. Kreativitas dan inovasi adalah kunci yang perlu dipegang oleh
pebisnis lokal agar bisa bersaing dengan pebisnis negara tetangga.
Presiden Jokowi sudah
membangun PLBN, selanjutnya masyarakat dan Pemdalah yang perlu memanfaatkannya
secara maksimal.
KOMENTAR