Jokowi Kasih Masyarakat Papua 10 Persen Saham Freeport

wartantt.com -- Presiden Joko Widodo melalui Menteri ESDM Iganasius Jonan akhirnya sepakat untuk membagi porsi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 10 persen kepada masyarakat Papua.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang dilakukan oleh Jonan bersama Gubernur Papua Lukas Enembe pada siang ini.

Selain Lukas, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah pejabat di antaranya adalah Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Bupati Puncak Jaya Willem Wandik dan Staf Khusus Presiden soal Papua Lenis Kogoya.

“Pemerintah Provinsi Papua satu bahasa dengan Pemerintah Pusat,” kata Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M. Djurait ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (7/10). “Disinggung juga bahwa Papua akan mendapat porsi 10 persen saham, dibagi dengan Kabupaten Puncak Jaya dan Mimika, serta masyarakat adat.”

Hadi, mengutip Gubernur Papua Lukas Enembe, menyatakan sejak Kontrak Karya I hingga Kontrak Karya II akan selesai, provinsi itu belum mendapatkan porsi saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Baru di bawah kepemimpinan Jokowi, katanya, masyarakat Papua mendapatkan haknya.

Melibatkan Kembali Jonan

Di sisi lain, kata Hadi, pihak Freeport sebenarnya tak keberatan dengan divestasi namun lebih pada persoalan formula, mekanisme hingga harga. Dengan adanya pertemuan tersebut, Kementerian ESDM akan kembali dilibatkan dalam diskusi detail mengenai formula divestasi tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan telah melimpahkan urusan divestasi PT Freeport Indonesia kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan pelimpahan urusan divestasi ke Kementerian BUMN sudah sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.  

Detail divestasi yang dilimpahkan ke kementerian di bawah komando Rini Soemarno tersebut menyangkut valuasi dan periode penjualan saham perusahaan tambang raksasa itu.

Pada Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali bernegosiasi untuk 'memenangkan' proses divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen yang sebelumnya sempat tak disetujui oleh pemegang saham mayoritas, Freeport-McMoran.

Kali ini, bendahara negara itu memanggil Direktur Eksekutif sekaligus Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas, dan perwakilan Freeport lainnya, hingga Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin. (asa)