SBD/WartaNtt.com; Sumba saat ini
harus dilihat sebagai sebuah entitas yang perlu segerah ditingkatkan mutuh pendidikanya. Sebab pendidikan
di Sumba umumnya masih tertinggal dibandingkan dengan yang di luar sumba. Kita
ditantang untuk meningkatkan mutuh pendidikan di Sumba agar setara dengan daerah lain di NTT. Hal ini dikatakan
oleh anggota DPRD NTT Dapil Sumba
Kornelis Bunu saat bertatap muka dengan Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMA
St. Alfonsus Waitabula (30/11) kemarin. Lebih lanjut beliau mengatakan
bahwa selama ini pemerintah Propinsi
terkesan menganaktirikan Sumba terutama dari aspek pendidikan. Hal ini terlihat
dari begitu banyaknya kekurangan di Sumba. Salah satunya adalah keberadaan
sekolah negeri yang masih sangat kurang, fasilitas pendukung pendidikan dan
tenaga guru baik PNS maupun kontrak propinsi yang masih sangat kurang di Sumba.
Kegiatan tatap muka ini merupkan
agenda reses DPRD NTT untuk tahun 2017. Dalam kesempatan tersebut hadir juga
anggota DPRD Propinsi NTT yang lain yaitu Hugo Rehi Kalembu dan Kistina Pati. Kegiatan
yang dilaksanakan di ruang rapat dewan guru SMA St Alfonsus Waitabula tersebut
dihadiri oleh Kepala SMA St Alfonsus Waitabula Naja Saverianus dan seluruh
dewan guru dan pegawai yang berjumlah 43 orang.
Hugo Rehi Kalembu mengatakan bahwa sekolah
negeri maupun swasta memiliki tugas yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan
bangsa. Oleh karena itu seharusnya ada keseimbangan perlakuan pemerintah terhadap
sekolah baik negeri mauapun swasta. Hal ini terus diperjuangkan oleh DPRD baik
dalam rapat bersama pemerintah Propinsi maupun di tingkat Pusat.
Kepala SMA St. Alfonsus Waitabula
(Naja Saverianus) dalam sekapur sirih menggambarkan beberapa kendala yang
dialami dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA St. Alfonsus Waitabula antara
lain Sejak jenjang SMA/SMK beralih
urusan ke Propinsi, guru guru PNS yang ada di SMA St. Alfonsus yang semula
berjumlah 12 orang dimutasikan ke
sekolah negeri sebanyak 7 orang. Sehingga guru PNS yang tersisa berjumlah 5
orang termasuk kepala sekolah. Urusan kepegawaian guru PNS juga mengalami
hambatan, bahkan pembayaran gaji dan tunjangan profesi (sertifikasi) gurupun
terkesan sempat tersendat. Sampai dengan saat ini tunjangan profesi/sertifikasi guru baru dibayar sampai
dengan triwulan ke-2. Hal ini membuat semangat mengajar guru guru PNS menjadi
mengendor.
Selain itu lanjut Kepala Sekolah tenaga guru kontrak
daerah yang bekerja di SMA St. Alfonsus hanya satu orang. Sementara itu guru yayasan sebanyak 36 orang. Besarnya beban
yayasan untuk membiayai guru ini berdampak pada mahalnya SPP yang dipungut dari
siswa SMA St. Alfonsus yaitu sebesar Rp. 1.600.000/tahun.
Masih menurut Naja Saverianuus beberapa
kekurangan yang dimiliki oleh SMA St. Alfonsus Waitabula antara lain belum memiliki laboratorium bahasa, laboratorium komputer.
Pihaknya memohon bantuan para anggota dewan yang saat ini berkunjung agar dapat
memperjuangkan bantuan pemerintah kepada SMA St. Alfonsius terutama membangun
laboratorium bahasa dan laboratorium komputer serta menyediakan fasilitas
pendukungnya demi meningkatkan kualitas belajar mengajar di SMA St. Alfonsus
Waitabula.
Terhadap paparan berbagai kekurangan
dari Kepala Sekolah SMA St. Alfonsus
tersebut Kristina Pati mewakili rombongan DPRD I mengatakan bahwa berbagai
kekurangan dan hambatan yang dialami oleh para guru terutama guru PNS saat ini
merupakan akibat dari masa transisi dimana
terjadi perubahan kewenangan dari Kabupaten ke Propinsi. Dalam rapat
bersama pemerintah Propinsi, Dewan telah menekankan agar masa transisi ini berakhir di tahun 2017 dan tidak berlanjut ke
tahun 2018. Permasalahan ini adalah masalah bersama dan dialami oleh semua
SMA/SMK di NTT. Oleh karena itu pihaknya berharap agar para guru tetap
bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada siswa.
Selanjutnya Kristin menekankan bahwa sampai
dengan saat ini belum ada penambahan
tenaga tenaga kontrak propinsi. Hal ini disebabkan karena masa transisi
sehingga perlu pembenahan pembenahan. Apabila transisi selesai maka akan dialokasikan
lagi guru kontrak untuk memenuhi
kebutuhan di SMA/SMK di seluruh NTT. Pihaknya berjanji untuk memperjuangkan
agar SMA St. Alfonsus bisa memperoleh bantuan gedung maupun fasilitas
laboratorium bahasa dan komputer. Selain itu pihaknya juga akan memperjuangkan
agar UPT Dinas Pendidikan Propinsi dapat dibangun di setiap Kabupaten. (edy)
KOMENTAR