Tiga Skema Pemerintah untuk Dorong Perkembangan Perkebunan Karet Rakyat

wartantt.com -- Pemerintah pusat telah menyiapkan tiga skema untuk mendorong perkebunan karet milik rakyat. Disebutkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, kini pihaknya tengah menerapkan sejumlah cara untuk optimalisasi penggunaan karet di seluruh sektor.
 Jokowi memaparkan skenario tersebut di kegiatan silaturahmi dengan petani karet yang diwadahi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Sabtu (9/3/2019).
 Dalam kesempatan ini, sejumlah pejabat turut berpartisipasi pada silaturahmi tersebut. Jokowi hadir ditemani sang istri, Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Sumsel Herman Dari, dan Seskab Pramono Anung.
 Diungkapkan Jokowi, skenario pertama ialah pihaknya sudah sejak lama memulai pembicaraan dengan beberapa produsen karet di beberapa negara tetangga, untuk menstabilkan harga karet.
 "Karet ini problem besar kita karena ekonomi dunia belum normal. Tapi khusus untuk karet, kita sudah berupaya beberapa tahun ini, tetapi memang tidak mudah karena karet produsen terbesarnya di Indonesia, Malaysia dan Thailand, bahkan Amerika Latin. Kita usahakan harga akan merangkak naik sedikit-sedikit," terangnya.
 Selanjutnya langkah kedua, Jokowi menuturkan agar karet juga dapat digunakan untuk bahan campuran pembuatan aspal.
 "Saya sudah perintahkan Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, sejak tahun lalu, untuk sekarang aspal jalan itu campur dengan karet. Dicoba dulu, terbukti di Riau, Sumsel, dan Jambi, hasilnya bagus, tapi harganya lebih mahal dikit, enggak apa beli, tapi kualitas lebih baik," ucapnya.
 Langkah ketiga, pemerintah akan mengupayakan keterkaitan industri atas kebutuhan bahan baku karet, khususnya untuk industri dalam negeri.
 "Kita ingin punya industri yang berkaitan dengan bahan baku karet, entah ban dan banyak sekali. Saya juga sudah paksa BUMN kita untuk membeli karet yang ada di rakyat dengan harga yang baik. BUMN kan punya kekuatan untuk simpan bahan," imbuhnya.
 Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjend) Perkebunan Kementan, Kasdi Subagyono menambahkan, instruksi Presiden Jokowi terkait penggunaan karet sebagai campuran aspal, memang sangat menguntungkan petani.
 "Saya ke Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (Bahan Olahan Karet) - UPPB, PU membeli karet ke petani seharga Rp 9.000 per kg. Kalau ini bisa berlaku ke seluruh nasional, luar biasa," ujar Kasdi.
 Terkait perawatan dalam menjaga dan meningkatkan produktifitas perkebunan karet, Kementan berencana melakukan replanting (peremajaan) dengan target 50 ribu ha per tahun.
 "Ada potensi replanting 750 ribu per ha. Ini oleh Pak Menko (Perekonomian) akan dikaitkan dengan industri pengolahan kayu. Jadi menebangi dapat kayunya, terus baru ditanam. Pemerintah melakukan ini, agar Indonesia tidak bergantung pada pasar internasional. Karena saat ini harga komoditas karet masih kental diatur pasar dunia," jelasnya.
(abp)