Pemkab LEMBATA Tangkal Upaya Hambat Pemekaran Kecamatan Buyasuri

WartaNTT.com, LEMBATA – Dugaan provokasi terselubung yang dilakukan oleh oknum masyarakat guna menghambat proses Pemekaran Kecamatan Buyasuri di Kabupaten Lembata dipatahkan Pemerintah Kabupaten Lembata yang didukung penuh para Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Buyasuri bersama tokoh masyarakat pemangku ulayat Waqlupang.

Pertemuan membahas kelanjutan proses pemekaran Kecamatan Buyasuri yang berlangsung di Kuma Resort, Rabu (19/6/2019) dipimpin langsung Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur, ST.,MT didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Fransiskus Emi Langoday, Kabag Administrasi Pemerintahan, Drs. Yohanes Dedeo Arimon dan Camat Buyasuri, Nikolaus Ola Watun, S.Sos.

Bupati Lembata secara tegas menyatakan seluruh proses yang sudah dilalui Pemerintah bukanlah tindakan unprosedural, sehingga tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Pemerintah dengan mengatakan tidak adanya kejujuran, keterusterangan dan tidak adanya musyawarah yang komprehensif dari Pemkab atas lahan ulayat dalam proses pemekaran sangatlah tidak tepat, dan Pemerintah dapat menempuh upaya hukum terhadap tuduhan yang dilontarkan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Lembata menjawab Surat bernomor 01/PN/DS ATW/LBT/2019, tanggal 12 Juni 2019 dengan perihal Penarikan Kembali yang ditandatangani oleh beberapa pemangku ulayat Waqlupang asal Desa Atu Walupang-Kecamatan Buyasuri, sayangnya beberapa pemangku ulayat yang hadir dalam pertemuan di Kuma Resort (19/6/2019) mengaku justru tidak mengetahui isi surat yang mengatasnamakan diri mereka kepada Pemkab Lembata bahkan ada yang mengaku dipaksa menandatangani.

“Silahkan masyarakat melaporkan ke pihak berwajib jika merasa adanya ketidakjujuran pemerintah terhadap seluruh proses pemekaran”.

“Pemerintah dapat menempuh jalur hukum karena merasa telah dibohongi oleh masyarakat dimana masyarakat telah menghibahkan tanah kepada Pemkab secara iklas tanpa paksaan dengan batas-batas yang ditentukan oleh masyarakat sendiri guna pembangunan, namun menuduh proses pemekaran dilakukan unprosedural” ujar Yentji Sunur.

Dalam pertemuan yang berlangsung, pemangku ulayat yang hadir menandatangani Berita Acara penarikan kembali surat bernomor 01/PN/DS ATW/LBT/2019 yang ditujukan kepada Pemrintah serta nyatakan mendukung penuh penyerahan hibah tanah pada 8 Desember 2018 disaksikan seluruh peserta kegiatan.

Bupati Lembata menambahkan “Kita tidak ingin jika ada persoalan internal yang terjadi dalam masyarakat merambat ke pekerjaan yang sedang dikerjakan Pemerintah. Silahkan juga masyarakat melapor kepihak berwajib jika merasa ada oknum yang memaksa untuk menandatangani surat yang tidak diketahui isinya secara jelas”.

Kabag Administrasi Pemerintahan, Drs. Yohanes Dedeo Arimon kepada WartaNTT diakhir kegiatan mengatakan “Pemerintah segera menindaklanjuti hasil pertemuan malam ini guna proses mendapatkan rekomendasi Gubernur NTT di Kupang terhadap 2 buah usulan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Lembata yakni Kecamatan Omesuri Selatan dan Kecamatan Loyobuya. Setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur, seluruh dokumen akan dibawa ke Kemendagri” ujarnya. (Kris Kris)