Rapat Kerja DPRD-Pemkab LEMBATA; Pembenahan JOBER Harus Disepakati Bersama

WartaNTT.com, LEMBATA – DPRD Lembata gelar rapat kerja antara komisi II bersama pemerintah membahas persoalan BBM di Lembata, Jumat (17/01/2020) akibat masih terjadinya antrian panjang kendaraan khususnya di APMS Lamahora sebagai satu-satunya penyalur BBM dalam wilayah Kota Lewoleba dan belum sandarnya KSOP Sembilan Pilar.

Kegiatan yang dipimpin Ketua Komisi II, Laurensius Klaudius Koli, S.Fil tersebut dihadiri lengkap 7 orang anggota Komisi II, Sekda Lembata, Paskalis Ola Tapobali, AP.,MT bersama pimpinan OPD terkait.

Menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPRD terkait tidak diijinkannya KSOP Sembilan Pilar bongkar muatan di Pelabuhan Lewoleba, Sekda Lembata mengatakan “Pelabuhan Lewoleba adalah pelabuhan umum dengan prioritas untuk penumpang, dan Pelabuhan Lewoleba belum memenuhi safety management system untuk disandar KSOP Sembilan Pilar”.

“Kemudian terkait kapasitas angkut KSOP Sembilan Pilar sebanyak 350 ton dimana syarat angkut minimal oleh Pertamina adalah 75% dari kapasitas angkut”.

“Selama ini aktivitas bongkar muatan BBM dari Kapal transportir KM. Lembata Jaya di Pelabuhan Lewoleba rata-rata sekitar 2 jam, sehingga tidak terlalu berdampak bagi aktivitas bongkar muat Kapal-Kapal lain di Pelabuhan Lewoleba.

“Jika KSOP Sembilan Pilar berlabuh di Pelabuhan Lewoleba, misalkan dengan angkutan BBM 250 Ton saja, maka memerlukan waktu bongkar muatan sekitar 12 jam. Apakah kita mau mengorbankan kapal-kapal rakyat lainnya, atau kapal kargo, atau kapal PELNI yang harus lakukan embarkasi/debarkasi penumpang dan barang?”.

Dirinya menambahkan “Jumlah armada angkutan darat juga saat ini masih sedikit dengan kapasitas yang kecil, sehingga tidak mungkin Pemerintah mengambil langkah menginstruksikan kapal-kapal lain yang sandar dilokasi sandarnya mini tanker untuk berpindah (bolak-balik berlabuh, red) selama  proses bongkar muatan dari kapal ke mobil tanki”.

“Dengan penataan dermaga Jober maka segala urusan bongkar muatan BBM dilakukan disana tanpa mengganggu aktifitas lainnya di Pelabuhan Lewoleba” ujarnya.

Ditanya lanjut anggota Komisi II terkait langkah yang sudah dilakukan Pemerintah, Paskalis Tapobali menerangkan “Adanya permintaan Patra Niaga kepada Pemkab untuk izin sandar kapal KSOP Sembilan Pilar pada 23 Oktober lalu, kemudian 24 Oktober langsung dijawab Pemerintah, dimana pihak Patra Niaga juga telah melaksanakan survey kelayakan sandar di Jober”.

“Kemudian Pemerintah mengusulkan agar Patra Niaga melakukan pembenahan fasilitas dermaga Jober, pihak Patra Niaga menyampaikan bahwa tidak tersedianya investasi diluar fasilitas yang ada, sehingga Pemerintah merencanakan di Tahun 2020 untuk pengadaan Mooring Buoy seharga Rp. 1,6 Milyar, namun hal tersebut perlu dibicarakan dengan DPRD setelah melihat kondisi keuangan daerah”.

“Akhir Desember lalu dilakukan pertemuan kembali dengan Patra Niaga di Surabaya terkait pemanfaatan dermaga Jober. Solusi jangka pendek yang dihasilkan yakni penambahan 1 kapal transportir untuk membackup angkutan BBM oleh KM. Lembata Jaya. Disepakati untuk memanfaatkan KM. Trans Floreti yang selama ini mengangkut BBM untuk kebutuhan PLN area Lembata.

“Saat ini  pihak KM. Trans Floreti sedang melengkapi 1 dokumen terakhir yang disyaratkan Patra Niaga, jika dokumen tersebut sudah lengkap maka minggu depan Trans Floreti sudah mulai beroperasi mengangkut BBM yang selama ini tidak diangkut KM. Lembata Jaya” ujarnya.

Dirinya menambahkan, “Terkait kuota BBM Tahun 2020 untuk Lembata, pada 18 November 2019 Pemerintah telah ajukan permohonan penambahan kuota kepada BPH Migas dengan rincian Premium 11.160 KL per Tahun/31 KL perhari, Solar 7.440 KL per Tahun/20,7 KL perhari dan Minyak Tanah 2.700 KL per Tahun/7,5 KL perhari”.

“Namun persetujuan BPH Migas pada 19 Desember 2019 untuk Kuota BBM tahun 2020 yakni Premium 5.276 KL per Tahun/14,7 KL perhari atau sama dengan kuota 2019, Solar 2.073 KL per Tahun atau 5,7 KL perhari dimana terjadi peningkatan dari kuota 2019, serta Minyak Tanah 2.282 KL per Tahun/6,34 KL per hari dimana mengalami penurunan sebesar 12,3% dari kuota 2019. Terkait penurunan kuota merujuk data hasil sensus perekonomian BPS tahun 2019 yang diterima Pemerintah Pusat” ujarnya.

Rapat kerja tersebut menghasilkan 8 rekomendasi DPRD kepada pemerintah, diantaranya mendesak pemerintah percepat kesepakatan jangka pendek hasil pertemuan dengan Patra Niaga untuk penambahan armada angkut lain (KM. Trans Floreti); mendorong/mendesak pemerintah segera lakukan percepatan pembenahan dermaga Jober; Pemerintah lakukan pembinaan dan pengawasan distribusi BBM termasuk pengambilan tindakan hukum atas penyalahgunaan distribusi BBM; dan mendorong pemerintah fasilitasi kelompok masyarakat yang hendak menjadi sub penyalur BBM sesuai regulasi.

Sementara itu pantauan WartaNTT di sepanjang ruas jalan dalam wilayah Kota Lewoleba, tingkat kesadaran masyarakat mematuhi aturan untuk tidak menjual BBM Subsidi sudah mulai membaik, meskipun diawal sempat diwarnai ketersinggungan akibat tindakan penertiban oleh SatpolPP yang dirasa masyarakat kurang komunikatif. Semoga langkah awal ini diikuti dengan langkah para pedagang dengan berjiwa besar menurunkan harga jual per botolnya sehingga tidak membebani masyarakat Lembata sendiri. (Kris Kris)