WartaNTT.com, Lembata –
Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday menyampaikan keterangan
pemerintah atas pengajuan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021, dalam rapat paripurna XVIII
DPRD Lembata, Rabu (04/11/2020).
Pandemi
Covid-19 memaksa Pemkab Lembata berani mengambil langkah strategis guna
mendongkrak kembali tatanan ekonomi masyarakat agar tidak terpuruk ditengah
situasi ekonomi nasional yang diambang resesi.
Wakil
Bupati Lembata dalam kegiatan tersebut menyampaikan 3 prioritas pembangunan
dalam RKPD 2021.
“Tema RKPD 2021
yakni akselerasi rantai ekonomi Lembata 2.0 dan pemulihan ekonomi berbasis
inovasi untuk peningkatan pendapatan melalui penguatan infrastruktur strategis
dan SDM unggul serta pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan”.
“Prioritas
pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD 2021 yakni Kesatu penanganan Covid-19
dan penanganan pemulihan ekonomi yang fokus pada belanja infrastruktur sosial, infrastruktur
ekonomi dan infrastruktur strategis”
“Kedua, optimalisasi
pendapatan dan pinjaman daerah serta penguatan kerjasama, investasi dan tourism
linkages, serta Ketiga, Penataan kota, pengembangan ekonomi wilayah dan
pembangunan perdesaan” ujar Thomas Ola.
Wakil Bupati
Lembata juga menyampaikan postur APBD 2021 yakni proyeksi Pendapatan Daerah
sebesar Rp.876.177.089.593,- terdiri dari PAD sebesar Rp.100M, Dana Transfer
sebesar Rp.758.071.289.593,- dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar
Rp.18.105.800.000,-.
Untuk proyeksi Belanja
Daerah sendiri sebesar Rp.905.409.077.255,- terdiri dari belanja
operasional (BL dan BTL) Rp.561.578.800.730,-, Belanja Modal sebesar
Rp.160.871.091.089,-, kemudian Belanja Tidak Terduga Rp.2.139.072.736,- dan
Belanja Transfer sebesar Rp.180.820.112.700,-
“Hadirin sidang
dewan yang saya hormati, pemerintah telah mengajukan proposal pinjaman daerah
kepada pemerintah pusat melalui pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi
nasional (PEN) sebesar Rp. 400M sesuai PP 43/2020 serta Permenkeu
105/PMK.07/2020”.
“Pinjaman ini
dimaksimalkan untuk menutupi kekurangan biaya menyelesaikan ruas jalan
strategis daerah yang tersebar di 9 Kecamatan, ruas jalan dalam kota Lewoleba,
biaya infrastruktur pariwisata-pertanian-perikanan yang merupakan 3 sektor
prioritas, biaya fasilitas perhubungan untuk peningkatan PAD dan layanan transportasi
masyarakat, belanja infrastruktur sosial sektor pendidikan dan kesehatan,
penguatan digitalisasi pembelajaran SD/SMP, bansos bagi guru
honorer/komite/mahasiswa dan perempuan kepala keluarga serta BLK inovatif,
pembangunan fasilitas GOR dan pengembangan perumahan layak huni (Geser Lani)
serta biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 termasuk
pembayaran luncuran sampai dengan tahun 2019” ujar Wakil Bupati.
Ditambahkannya
“Oleh karena rencana pinjaman masih dalam proses, maka belum dimasukkan dalam
rancangan KUA-PPAS saat ini sebab penganggarannya membutuhkan dasar hukum,
sehingga akan disesuaikan setelah adanya legalitas formal”.
“Kita berharap
proses pengajuan pinjaman ini berjalan lancar dan disetujui pemerintah pusat
sehingga membantu selesaikan masalah pembangunan yang kita hadapi sampai saat
ini terutama pada infrastruktur dasar yang tidak bisa dituntaskan karena
kekurangan pembiayaan daerah”.
Sesuai jadwal sidang DPRD Lembata, paripurna XIX akan digelar pada Selasa pekan depan (10/11) dengan agenda penyampaian laporan banggar atas hasil pembahasan terhadap rancangan KUA-PPAS APBD 2021. (Kris Kris)
KOMENTAR