Rancangan APBD 2021 LEMBATA; Target PAD Rp.100M, Proposal Pinjaman Daerah Rp.400M

 

WartaNTT.com, Lembata – Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday menyampaikan keterangan pemerintah atas pengajuan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021, dalam rapat paripurna XVIII DPRD Lembata, Rabu (04/11/2020).

Pandemi Covid-19 memaksa Pemkab Lembata berani mengambil langkah strategis guna mendongkrak kembali tatanan ekonomi masyarakat agar tidak terpuruk ditengah situasi ekonomi nasional yang diambang resesi.

Wakil Bupati Lembata dalam kegiatan tersebut menyampaikan 3 prioritas pembangunan dalam RKPD 2021.

“Tema RKPD 2021 yakni akselerasi rantai ekonomi Lembata 2.0 dan pemulihan ekonomi berbasis inovasi untuk peningkatan pendapatan melalui penguatan infrastruktur strategis dan SDM unggul serta pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan”.

“Prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD 2021 yakni Kesatu penanganan Covid-19 dan penanganan pemulihan ekonomi yang fokus pada belanja infrastruktur sosial, infrastruktur ekonomi dan infrastruktur strategis”

“Kedua, optimalisasi pendapatan dan pinjaman daerah serta penguatan kerjasama, investasi dan tourism linkages, serta Ketiga, Penataan kota, pengembangan ekonomi wilayah dan pembangunan perdesaan” ujar Thomas Ola.

Wakil Bupati Lembata juga menyampaikan postur APBD 2021 yakni proyeksi Pendapatan Daerah sebesar Rp.876.177.089.593,- terdiri dari PAD sebesar Rp.100M, Dana Transfer sebesar Rp.758.071.289.593,- dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.18.105.800.000,-.

Untuk proyeksi Belanja Daerah sendiri sebesar Rp.905.409.077.255,- terdiri dari belanja operasional (BL dan BTL) Rp.561.578.800.730,-, Belanja Modal sebesar Rp.160.871.091.089,-, kemudian Belanja Tidak Terduga Rp.2.139.072.736,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.180.820.112.700,-

“Hadirin sidang dewan yang saya hormati, pemerintah telah mengajukan proposal pinjaman daerah kepada pemerintah pusat melalui pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp. 400M sesuai PP 43/2020 serta Permenkeu 105/PMK.07/2020”.

“Pinjaman ini dimaksimalkan untuk menutupi kekurangan biaya menyelesaikan ruas jalan strategis daerah yang tersebar di 9 Kecamatan, ruas jalan dalam kota Lewoleba, biaya infrastruktur pariwisata-pertanian-perikanan yang merupakan 3 sektor prioritas, biaya fasilitas perhubungan untuk peningkatan PAD dan layanan transportasi masyarakat, belanja infrastruktur sosial sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan digitalisasi pembelajaran SD/SMP, bansos bagi guru honorer/komite/mahasiswa dan perempuan kepala keluarga serta BLK inovatif, pembangunan fasilitas GOR dan pengembangan perumahan layak huni (Geser Lani) serta biaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dampak Covid-19 termasuk pembayaran luncuran sampai dengan tahun 2019” ujar Wakil Bupati.

Ditambahkannya “Oleh karena rencana pinjaman masih dalam proses, maka belum dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS saat ini sebab penganggarannya membutuhkan dasar hukum, sehingga akan disesuaikan setelah adanya legalitas formal”.

“Kita berharap proses pengajuan pinjaman ini berjalan lancar dan disetujui pemerintah pusat sehingga membantu selesaikan masalah pembangunan yang kita hadapi sampai saat ini terutama pada infrastruktur dasar yang tidak bisa dituntaskan karena kekurangan pembiayaan daerah”.

Sesuai jadwal sidang DPRD Lembata, paripurna XIX akan digelar pada Selasa pekan depan (10/11) dengan agenda penyampaian laporan banggar atas hasil pembahasan terhadap rancangan KUA-PPAS APBD 2021. (Kris Kris)