Misinformasi, Diduga Penyebab Warga LEMBATA Menolak Pembangunan di AWOLOLONG

WartaNTT.com, LEMBATA – Dinamika proses pembangunan destinasi wisata baru di lokasi Pulau Siput “Awololong” kawasan teluk Lewoleba-Lembata menjadi lembaran pembuka Tahun 2019 yang harus dilalui oleh Pemerintah Kabupaten Lembata.

Niat mengembangkan potensi daerah sejalan dengan prioritas pembangunan pariwisata sebagai leading sector dalam visi-misi pemerintahan Eliaser Yentji Sunur-Thomas Ola Langoday Tahun 2017-2022, harus berhadapan dengan pro kontra ditengah masyarakat Lembata, namun diyakini dinamika yang terjadi akan berbuah manis pada akhirnya.

Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata (APPERAL) dibawah jenderal lapangan, Abdul Gafur R Sarabiti bersama puluhan masyarakat nelayan pantai Lewoleba menggelar aksinya dilokasi pembangunan destinasi wisata Pulau Siput “Awololong”, Kamis (24/01/2019).

Aksi yang digelar APPERAL menjadi aksi ketiga di bulan Januari, dimana sebelumnya, Forum Penyelamat Lewotanah Lembata (FP2L) dan Aliansi Rakyat Lembata Menggugat (ASTAGA) juga dalam salah satu tuntutannya meminta penjelasan Pemkab dan DPRD Lembata terkait rencana pembangunan Kolam renang apung dan fasilitas pendukung lainnya di Awololong.

Informasi yang dihimpun WartaNTT dari beberapa masyarakat baik yang ditemui dipesisir Pantai Lewoleba dan peserta aksi sendiri, sangat menyayangkan jika Awololong ditutup karena akan dibangun hotel terapung ataupun restoran terapung. “Hari-hari, kami hidup hanya dari hasil laut termasuk berkarang (mencari siput, red) di Awololong. Kalau Pemerintah bangun hotel atau restoran atau kolam atau apapun itu disana, terus kami harus cari makan dimana lagi?”.

“Kami juga belum pernah dengar langsung dari pemerintah mau bangun apa disana, namun tiba-tiba kami dengar orang-orang ramai bicara, di Awololong Bupati mau bangun kolam terapung, sudah dipasang gambarnya di papan reklame (Videotron, red) depan Taman Kota”.

“Awololong itu bersejarah, kami ini hanya masyarakat kecil, kami berharap Pemerintah membangun sesuatu harus disampaikan kepada masyarakat. Suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan akibat pembangunan di Awololong, tentu kami yang tinggal dipesisir ini yang akan menerima dampak paling pertama kali. Terus bangunan itu nanti siapa yang terima manfaatnya” ujar beberapa warga yang tidak ingin disebutkan namanya.

“Kapan Pemerintah laksanakan konsultasi publik atau sosialisasi kepada masyarakat sebelum adanya pembangunan disini? Tidak ada. Aksi demonstrasi yang kami lakukan saat ini adalah tindakan yang konstitusional, kami memberikan kritik yang konstruktif terkait kebijakan politik Bupati Lembata dan bukan mengkritik diri pribadi Bupati” ujar koordinator aksi dikala itu.

Dikonfirmasi beberapa Wartawan hari ini, Senin (28/01/2019) Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, SE.,M.Si mengakui telah mendengar laporan secara resmi yang disampaikan oleh KasatPolPP bersama Plt. Kaban Kesbangpol Kabupaten Lembata selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan di Awololong dalam aksi yang digelar APPERAL beberapa waktu lalu.

“Saya bersama Pak Bupati sudah mendengar informasi terkait adanya aksi damai di Awololong yang dilakukan APPERAL beberapa waktu lalu dan kami telah merekam seluruh hal yang menjadi dasar penolakan, termasuk dari aksi yang digelar FP2L dan ASTAGA”. 

“Secara prinsip segala proses sejak perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sudah sesuai prosedur. Sosialisasi sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, namun mungkin masih ada kelompok sasaran sosialisasi yang terlewatkan. Menjadi tugas Pemkab Lembata untuk terus sosialisasikan kepada masyarakat serta tahapan pembangunan akan terus berjalan”.

Thomas Ola melanjutkan “Terhadap simpang-siurnya informasi yang diterima masyarakat terkait pembangunan yang akan dilakukan di Awololong, Pemkab Lembata selalu siap untuk bertemu dengan kelompok masyarakat yang hendak mengetahui apa latar belakang sampai dengan apa manfaat dari pembangunan di Awololong”.

“Disamping kegiatan sosialisasi yang akan terus dilakukan oleh Dinas teknis, silahkan kelompok-kelompok masyarakat Lembata yang merasa membutuhkan informasi lengkap, dapat mendatangi Kantor Bupati Lembata. Kita akan paparkan secara lisan dan visual. Tentunya pembangunan yang dilakukan tidak sekalipun menghilangkan akses masyarakat untuk melakukan aktifitas di Awololong”.

“Pintu ruangan kami selalu terbuka menyambut siapa saja masyarakat Lembata yang hendak berdialog terkait arah pembangunan di Kabupaten Lembata termasuk pembangunan di Awololong” ujarnya.

Informasi yang dihimpun WartaNTT dalam pelaksanaan Rapat Paripurna IV Masa Sidang I Tahun 2019 DPRD Lembata, Jumat (25/01/2019) dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap monitoring hasil pelaksanaan proyek fisik TA 2018, DPRD Lembata merekomendasikan agar pembangunan Kolam Renang Apung dan fasilitasnya di Pulau Siput "Awololong", dikaji lagi dengan tetap memperhatikan aspek sejarah, ekonomis, sosiologis, dan budaya serta akan dilakukan pembahasan antara Pemerintah dan DPRD dalam Rapat Kerja DPRD Lembata kedepannya. (Kris Kris)